SudutMakassar.id, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat komitmen dalam pembenahan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh melalui kolaborasi lintas sektor dan edukasi masyarakat.
Hal ini mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Sampah yang digelar di Auditorium Gedung PKK Kota Makassar, Jumat (17/4/2026). Forum ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Dewan Lingkungan Hidup, hingga unsur pemerintah kecamatan dan kelurahan.
Dalam forum tersebut terungkap bahwa capaian pengelolaan sampah Kota Makassar saat ini masih berada di kisaran 2 persen, jauh dari target nasional sebesar 51,2 persen. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah kota untuk segera melakukan percepatan dan pembenahan sistem.
Ketua Dewan Lingkungan Hidup, Melinda Aksa, menegaskan pentingnya penguatan bank sampah sebagai salah satu solusi strategis.
“Dari kebutuhan sekitar 300 unit, saat ini baru sekitar 100 bank sampah yang aktif beroperasi,” ujarnya.
Menurutnya, pemilahan sampah dari sumber rumah tangga menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan. Ia menekankan perlunya keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, mulai dari tingkat RT/RW hingga pemerintah kota.
Senada dengan itu, Anggota Dewan Lingkungan Hidup, Marini Ambo Wellang, menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor, khususnya pada tahap hulu dan tengah. Ia menilai peran camat dan lurah sangat strategis dalam mendorong partisipasi masyarakat serta memastikan implementasi kebijakan berjalan optimal di tingkat wilayah.
“Penanganan sampah tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Dewan Lingkungan Hidup lainnya, Irwan Ridwan, mengingatkan kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Makassar yang kian mengkhawatirkan.
“Jika tidak ada intervensi signifikan, daya tampung TPA diperkirakan hanya bertahan sekitar 18 bulan ke depan,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala DLH Kota Makassar, Helmy Budiman, menegaskan perlunya transformasi sistem pengelolaan sampah, termasuk penghentian praktik open dumping.
“Ke depan, kita harus beralih ke sistem sanitary landfill, di mana hanya residu yang masuk ke TPA. Pemilahan harus dimulai dari sumber,” jelasnya.
Sebagai solusi jangka panjang, Pemerintah Kota Makassar juga merencanakan pembangunan fasilitas pengolahan sampah berskala besar, termasuk Pembangkit Sampah Energi Listrik (PSEL) di kawasan Tamangapa dengan kapasitas sekitar 1.300 ton per hari. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti Refuse Derived Fuel (RDF), gasifikasi, dan pirolisis turut didorong guna meningkatkan efisiensi pengelolaan.
FGD ini juga mengungkap tantangan utama berupa rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah. Meski demikian, sejumlah wilayah menunjukkan capaian positif. Kecamatan Tallo, misalnya, mampu mereduksi sekitar 50 ton dari total 89 ton sampah per hari melalui integrasi program pengelolaan sampah dan urban farming.
Namun di wilayah lain, masih terdapat persepsi bahwa pembayaran retribusi sampah sudah cukup tanpa diikuti kewajiban memilah sampah dari sumbernya. Padahal, timbulan sampah di Makassar mencapai sekitar 1.034 ton per hari, dengan lebih dari 900 ton belum terkelola optimal.
Helmy menambahkan, pemerintah kota tengah menyiapkan tenaga edukator persampahan untuk melakukan sosialisasi secara berkelanjutan guna mendorong perubahan perilaku masyarakat.
“Penanganan sampah membutuhkan langkah luar biasa melalui kolaborasi lintas sektor, penguatan peran wilayah, serta transformasi perilaku masyarakat,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, FGD berikutnya akan difokuskan pada pemetaan persoalan persampahan di masing-masing kecamatan. Setiap camat diminta menyusun peta masalah serta menghadirkan solusi sesuai karakteristik wilayah sebagai bagian dari strategi penanganan yang lebih terarah dan efektif. (*)
