SudutMakassar.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menawarkan solusi pengembangan smart greenhouse berbasis Internet of Things (IoT) sebagai strategi memperkuat ketahanan pangan di kawasan perkotaan saat menghadiri kunjungan kerja Komisi IV DPR RI dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pangan.
Kegiatan yang berlangsung di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Selatan, Jumat (5/6/2026), menjadi forum penyerapan aspirasi dari pemerintah daerah, petani, nelayan, serta berbagai pemangku kepentingan untuk penyempurnaan regulasi pangan nasional.
Kunjungan kerja tersebut dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan. Turut hadir Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi, Kepala BRMP Sulsel Fadjry Djufri, jajaran Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bappenas, Bulog, serta perwakilan gabungan kelompok tani (Gapoktan) Kota Makassar.
Dalam forum tersebut, sejumlah perwakilan petani menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi sektor pertanian di Makassar, mulai dari kebutuhan infrastruktur pertanian, peningkatan kesejahteraan petani, hingga kekhawatiran terhadap alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan ekonomi.
Menanggapi aspirasi tersebut, Munafri menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian melalui penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Makassar.
Menurutnya, setelah RDTR ditetapkan, lahan pertanian aktif yang tersisa akan mendapatkan perlindungan agar tidak beralih fungsi menjadi kawasan komersial maupun perumahan.
“Insya Allah bulan depan RDTR Kota Makassar selesai. Seluruh lahan pertanian yang ada sekarang tidak boleh sama sekali dikonversi menjadi lahan ekonomi,” tegas Munafri.
Munafri menjelaskan, luas lahan pertanian di Kota Makassar saat ini tidak lebih dari 1.500 hektare. Kondisi tersebut membuat kota metropolitan seperti Makassar membutuhkan pendekatan berbeda dalam membangun ketahanan pangan.
Karena itu, ia mengusulkan agar pemerintah pusat memberikan dukungan teknologi pertanian modern kepada daerah perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan produktif.
Salah satu inovasi yang ditawarkan adalah pembangunan smart greenhouse berbasis IoT, yakni sistem pertanian modern yang memanfaatkan teknologi digital untuk mengendalikan kondisi lingkungan secara otomatis guna meningkatkan produktivitas tanaman.
Menurut Munafri, teknologi tersebut mampu mengoptimalkan hasil produksi sekaligus mengurangi risiko akibat perubahan cuaca yang semakin tidak menentu.
“Karena kami tidak memiliki banyak lahan pertanian, maka dibutuhkan teknologi pertanian yang maksimal. Greenhouse berbasis IoT menjadi solusi yang tepat karena tidak terlalu terpengaruh kondisi cuaca dan dapat berjalan berdampingan dengan pertanian konvensional,” ujarnya.
Selain teknologi budidaya, Munafri juga menekankan pentingnya penguatan infrastruktur penyimpanan pangan di kawasan perkotaan. Ia mengusulkan pembangunan gudang penyimpanan dan cold storage sebagai buffer stock untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan dan mengurangi risiko kerusakan komoditas.
“Kota seperti Makassar membutuhkan storage yang memadai dan cold storage untuk komoditas yang mudah rusak. Ini penting untuk menjaga ketersediaan pangan masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Munafri turut mendorong pengembangan tanaman sagu di sepanjang bantaran sungai yang melintasi Kota Makassar. Selain berfungsi menjaga kelestarian lingkungan, sagu dinilai memiliki potensi besar sebagai sumber pangan alternatif dan cadangan pangan jangka panjang.
“Kami mendorong penanaman kembali pohon sagu di bantaran sungai. Selain menjaga kawasan sungai, sagu juga dapat menjadi salah satu sumber pangan yang mendukung ketahanan pangan daerah,” jelasnya.
Sebagai kota konsumtif dengan keterbatasan lahan pertanian, Pemerintah Kota Makassar juga berencana memperkuat kerja sama dengan daerah-daerah penyangga produksi pangan guna memastikan ketersediaan pasokan tetap terjaga sekaligus membantu stabilisasi harga komoditas.
“Dengan begitu, ketersediaan pasokan dan stabilitas harga dapat lebih terkontrol,” tambah Munafri.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan menegaskan bahwa penyusunan RUU Pangan harus mampu menjawab tantangan ketahanan pangan masa depan, termasuk dampak perubahan iklim, gangguan rantai pasok global, hingga penyusutan lahan pertanian.
Ia mengapresiasi berbagai masukan yang disampaikan pemerintah daerah dan pelaku sektor pertanian sebagai bahan penting dalam penyusunan regulasi yang adaptif dan sesuai kebutuhan di lapangan.
“Kami ingin memastikan kebijakan nasional yang akan disusun mampu mencerminkan kebutuhan serta realitas daerah, khususnya terkait sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan,” ujar Ahmad Yohan.
Forum tersebut menjadi momentum penting bagi Kota Makassar untuk menyampaikan berbagai inovasi dan kebutuhan daerah dalam mendukung ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan di tengah tantangan urbanisasi dan keterbatasan lahan pertanian.
