SudutMakassar.id, MAKASSAR – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, mengusulkan pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) di tingkat DPRD provinsi maupun kabupaten/kota sebagai upaya memperkuat penyaluran aspirasi masyarakat dan meningkatkan kualitas pembangunan daerah yang partisipatif.
Usulan tersebut disampaikan Aliyah saat menjadi narasumber dalam Seminar Kebangsaan bertajuk “Inklusivitas Pembangunan Daerah Berkelanjutan yang Berbasis Lokal” yang diselenggarakan oleh DPW PGK Sulawesi Selatan, Sabtu (6/6/2026).
Dalam pemaparannya, Aliyah menekankan pentingnya memperkuat hubungan antara masyarakat dan lembaga perwakilan rakyat agar aspirasi warga tidak hanya menjadi perhatian pada momentum politik tertentu, tetapi menjadi bagian dari proses pembangunan yang berkelanjutan.
Menurutnya, model Badan Aspirasi Masyarakat yang telah dikenal di lingkungan DPR RI dapat menjadi referensi untuk diterapkan di tingkat daerah.
“Di DPR RI terdapat Badan Aspirasi Masyarakat yang menjadi ruang penyaluran berbagai masukan dari masyarakat. Model seperti ini layak dipertimbangkan untuk dihidupkan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar aspirasi warga dapat terakomodasi lebih baik dan berkelanjutan,” ujar Aliyah.
Perkuat Fungsi Representasi DPRD
Aliyah menjelaskan bahwa masyarakat membutuhkan wadah yang lebih terstruktur untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lingkungan masing-masing sehingga dapat memperoleh tindak lanjut yang jelas dari lembaga legislatif.
Menurutnya, keberadaan BAM akan memperkuat fungsi representasi, pengawasan, serta komunikasi antara masyarakat dan DPRD.
Dengan adanya mekanisme yang lebih sistematis, berbagai kebutuhan dan permasalahan warga dapat teridentifikasi lebih cepat sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Aliyah yang hadir didampingi Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar juga berbagi pengalaman mengenai dinamika demokrasi di Kota Makassar yang selama ini dikenal memiliki tingkat partisipasi publik yang tinggi.
Ia menilai karakter masyarakat yang aktif menyampaikan gagasan dan kritik merupakan modal penting dalam mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Generasi Muda Harus Terlibat dalam Pembangunan
Dalam seminar tersebut, Aliyah juga mengajak generasi muda untuk mengambil peran yang lebih besar dalam pembangunan daerah.
Menurutnya, kontribusi anak muda tidak cukup hanya melalui ruang digital dan media sosial, tetapi juga harus diwujudkan melalui keterlibatan langsung di tengah masyarakat serta partisipasi dalam penyusunan solusi atas berbagai persoalan pembangunan.
“Anak-anak muda harus hadir menjadi bagian dari solusi. Mereka memiliki energi, kreativitas, dan perspektif baru yang sangat dibutuhkan dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah,” katanya.
Aliyah menilai keterlibatan generasi muda menjadi salah satu faktor penting dalam menghadirkan inovasi dan memperkuat keberlanjutan pembangunan daerah di masa depan.
Pembangunan Berkelanjutan Harus Berangkat dari Aspirasi Warga
Lebih lanjut, Aliyah menegaskan bahwa pembangunan yang inklusif hanya dapat terwujud apabila masyarakat diberikan ruang yang luas untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan.
Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan generasi muda perlu terus diperkuat agar setiap kebijakan benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, pembangunan daerah yang berkelanjutan harus menjadikan aspirasi masyarakat sebagai fondasi utama dalam perumusan kebijakan publik.
“Pembangunan yang berkelanjutan harus dimulai dari mendengarkan masyarakat. Ketika aspirasi warga dapat tersalurkan dengan baik, maka kebijakan yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya.
Seminar Kebangsaan tersebut menjadi forum diskusi yang mempertemukan berbagai elemen masyarakat untuk memperkuat ruang dialog, meningkatkan partisipasi publik, serta mendorong lahirnya gagasan pembangunan daerah yang inklusif dan berbasis kebutuhan masyarakat lokal.
