SudutMakassar.id, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, angkat bicara terkait polemik seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional tahun 2026 yang ramai diperbincangkan di media sosial.
Sorotan publik muncul setelah siswi asal Kota Makassar, Cathlyn Yvaine Lesmana, dikabarkan masuk dalam tiga besar hasil seleksi awal calon Paskibraka nasional perwakilan Sulawesi Selatan. Namun, namanya tidak tercantum dalam daftar akhir peserta yang akan mewakili provinsi ke tingkat nasional.
Kondisi tersebut memicu berbagai tanggapan masyarakat. Sejumlah pihak mempertanyakan mekanisme penilaian dan proses seleksi yang dinilai kurang transparan.
Menanggapi hal itu, Munafri Arifuddin menyampaikan keprihatinannya terhadap peserta asal Makassar yang gagal melaju ke tingkat nasional. Ia berharap seluruh tahapan seleksi berjalan objektif, profesional, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan.
“Peserta dari Makassar ada, ini delegasi dari Kota Makassar yang dikirim untuk mengikuti seleksi. Kita tentu berharap hasil seleksi semuanya berjalan fair,” ujar Munafri, Senin (25/5/2026).
Wali kota yang akrab disapa Appi itu mengaku tidak mengetahui secara rinci mekanisme penilaian di tingkat provinsi. Namun, informasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait adanya reposisi peserta menjadi perhatian Pemerintah Kota Makassar.
“Saya tidak tahu persis apa kendalanya, tetapi kami dari Pemerintah Kota tentu memberi perhatian, apalagi ada informasi mengenai reposisi peserta,” katanya.
Menurutnya, peserta asal Makassar disebut memiliki nilai yang cukup baik selama proses seleksi berlangsung. Karena itu, ia berharap proses penilaian benar-benar dilakukan secara objektif dan terbuka.
“Padahal kabarnya nilai siswa cukup baik. Jadi, kita berharap proses ini benar-benar fair,” lanjut Munafri.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga mental dan semangat para peserta yang telah menjalani latihan dan tahapan seleksi secara maksimal.
“Kasihan anak-anak yang sudah berproses. Mereka sudah latihan dan mempersiapkan diri dengan baik. Yang paling dikhawatirkan adalah kondisi mental mereka,” ungkapnya.
Munafri menegaskan, Pemerintah Kota Makassar telah menjalankan proses pembinaan dan pengiriman delegasi sesuai prosedur yang berlaku. Setelah peserta dikirim ke tingkat provinsi, seluruh kewenangan penilaian menjadi tanggung jawab panitia seleksi tingkat provinsi.
“Dari Makassar, tugas kami mengirim delegasi ke provinsi. Setelah itu, proses penilaian sepenuhnya berada di panitia seleksi provinsi,” jelasnya.
Ia berharap hasil pembinaan yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar dapat memperoleh apresiasi dan penilaian yang objektif dalam setiap tahapan seleksi nasional.
“Yang jelas, kita berharap hasil pembinaan dari Pemerintah Kota Makassar mendapatkan penilaian yang baik dan objektif,” tutup Munafri. (*)
