SudutMakassar id, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 dengan fokus pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Memasuki triwulan II, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya akselerasi pelaksanaan program dan optimalisasi kinerja seluruh perangkat daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Munafri saat menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Kota Makassar hingga triwulan I, di Ruang Sipakatau, Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (16/4/2026).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Sekretaris Daerah Makassar Andi Zulkifly Nanda, para kepala SKPD, camat, lurah, hingga jajaran direksi Perusda.
Munafri mengungkapkan bahwa capaian realisasi anggaran pada triwulan I masih memerlukan perhatian serius. Meski terdapat peningkatan secara year-on-year (YoY), angkanya dinilai belum signifikan untuk mencapai target optimal di akhir tahun.
“Secara year-on-year memang ada peningkatan, tapi sangat tipis. Kalau pola ini berjalan normal, kita berpotensi tidak mencapai 90 persen realisasi belanja di akhir tahun,” tegas Munafri.
Ia menekankan perlunya percepatan pada triwulan berikutnya, terutama bagi SKPD yang masih mencatat realisasi rendah. Menurutnya, setiap kendala harus diidentifikasi secara spesifik dan tidak dianggap sebagai hambatan teknis semata.
“Saya lihat masih ada yang jauh di bawah. Ini harus dipastikan kendalanya apa, supaya kita bisa kejar di triwulan berikutnya,” ujarnya.
Dalam arahannya, Munafri menyoroti pentingnya sinkronisasi antara RPJMD, Rencana Kerja (Renja), dan penganggaran sebagai fondasi utama dalam mencapai target pembangunan daerah.
“Kita tidak bisa hanya melihat angka. Di awal ini kita harus pastikan keselarasan antara RPJMD, Renja, dan anggaran. Ini basic yang menentukan arah kerja kita sampai akhir tahun,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kelancaran proses penyaluran anggaran (delivery) agar tidak terhambat persoalan administratif.
“Delivery anggaran harus berjalan smooth, jangan sampai kita berhenti hanya karena persoalan teknis di perencanaan,” tegasnya.
Selain itu, Munafri menyoroti pentingnya early outcome atau dampak awal dari setiap program yang dijalankan. Ia mengingatkan agar seluruh OPD tidak hanya fokus pada capaian administratif, tetapi juga memastikan manfaat nyata dirasakan masyarakat.
“Kalau dampaknya belum terasa, ini harus kita evaluasi. Jangan sampai program yang kita jalankan justru tidak dibutuhkan masyarakat,” tambahnya.
Hasil evaluasi triwulan I ini, lanjut Munafri, akan menjadi dasar dalam merumuskan langkah percepatan di triwulan berikutnya bersama tim ahli.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menegaskan bahwa rapat monitoring dan evaluasi menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh program berjalan tepat sasaran, efektif, dan memberikan manfaat nyata.
“Evaluasi ini bukan sekadar melihat capaian, tetapi juga untuk mengidentifikasi kendala serta merumuskan langkah perbaikan ke depan,” ujarnya.
Aliyah menekankan bahwa setiap program harus memiliki arah yang jelas, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan kota.
“Sesuai arahan Wali Kota, tidak boleh lagi ada kegiatan yang berjalan tanpa dampak yang konkret,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan sinergi lintas perangkat daerah guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan.
“Kami berharap seluruh perangkat daerah memperkuat sinergi, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kota Makassar,” tutupnya.
