SudutMakassar.id, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada triwulan I menjadi penentu arah pembangunan sepanjang tahun anggaran 2026.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Kota Makassar Triwulan I di Balai Kota Makassar, Kamis (16/4/2026).
Menurut Munafri, monitoring dan evaluasi memiliki peran strategis untuk memastikan seluruh program pemerintah berjalan sesuai target dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Triwulan pertama ini bukan sekadar soal capaian, tetapi ketepatan arah. Kalau arah sudah benar, baru kita percepat. Jangan sampai kita cepat, tapi salah arah,” tegasnya.
Ia menyoroti masih adanya ketidaksinambungan antara perencanaan dan pelaksanaan program di lapangan. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab program tidak memberikan dampak signifikan.
“Perencanaan harus jelas, termasuk bagaimana pola eksekusinya. Jangan sampai perencanaan tidak terkoneksi dengan pelaksanaan,” ujarnya.
Munafri juga menekankan bahwa keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari tingkat serapan anggaran, tetapi juga kualitas output dan outcome yang dihasilkan.
“Program harus memberikan dampak nyata, baik pada pelayanan publik, penguatan ekonomi daerah, maupun kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia mengingatkan seluruh OPD agar mengelola anggaran secara efektif dan efisien, serta memastikan setiap belanja daerah memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Selain itu, Munafri meminta agar seluruh perangkat daerah tidak lagi bekerja secara sektoral, melainkan membangun konektivitas dan kolaborasi lintas OPD.
“Yang kita butuhkan bukan penilaian per OPD, tetapi akumulasi dampak dari seluruh kinerja pemerintah kota,” tegasnya.
Ia juga mengkritisi pelaksanaan monev yang selama ini dinilai belum menghasilkan keputusan konkret.
“Monitoring dan evaluasi harus melahirkan keputusan strategis agar ada perbaikan nyata di triwulan berikutnya,” tambahnya.
Munafri menegaskan pentingnya konsistensi antara dokumen perencanaan seperti RPJMD dan Rencana Kerja (Renja), agar seluruh program benar-benar berorientasi pada hasil.
Menurutnya, RPJMD Kota Makassar 2025–2029 yang mengusung visi “Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan” harus menjadi acuan utama dalam pelaksanaan program pembangunan.
“Evaluasi harus berbasis outcome, bukan sekadar kegiatan. Yang dinilai bukan hanya apa yang dikerjakan, tapi dampaknya bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar pola kerja lama yang menumpuk pekerjaan di akhir tahun anggaran tidak terulang, karena berpotensi menurunkan kualitas pelaksanaan program dan memicu sisa anggaran (Silpa).
Di akhir arahannya, Munafri meminta seluruh jajaran OPD, termasuk camat, untuk aktif berkoordinasi dan memastikan setiap program memiliki indikator kinerja yang jelas.
“Kalau tidak ada ukuran yang jelas, bagaimana kita tahu program ini berhasil atau tidak,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Makassar, Muh. Dahyal, memaparkan capaian realisasi APBD hingga triwulan I Tahun Anggaran 2026.
Ia menyebutkan, realisasi belanja daerah mencapai Rp465 miliar dari total anggaran Rp4,2 triliun atau sebesar 11,07 persen, dengan capaian fisik 11,36 persen.
“Jika dibandingkan periode yang sama tahun 2025, realisasi keuangan mengalami peningkatan sebesar 0,6 persen,” jelasnya.
Dari sisi pendapatan daerah, realisasi mencapai Rp1,041 triliun dari target Rp4,7 triliun atau 22,14 persen, meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar 20,91 persen.
“Ini menunjukkan tren positif dalam pengelolaan pendapatan daerah,” tambah Dahyal.
Ia menegaskan bahwa monev menjadi instrumen penting untuk memastikan pelaksanaan program prioritas daerah berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
