SudutMakassar.id, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin terus memperkuat komitmen dalam melindungi kesehatan masyarakat. Salah satu langkah strategis diwujudkan melalui penguatan sinergi dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman, bermutu, dan layak konsumsi.
Komitmen tersebut mengemuka saat Wali Kota Makassar menerima audiensi Kepala BBPOM Makassar di Ruang Wali Kota, Kamis (8/1/2026). Dalam pertemuan itu, Munafri Arifuddin didampingi Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham serta jajaran terkait di lingkup Pemerintah Kota Makassar.
Audiensi ini menjadi momentum penyatuan langkah antara pemerintah daerah dan otoritas pengawasan obat dan makanan dalam menghadapi tantangan kesehatan masyarakat, mulai dari keamanan pangan, penggunaan obat yang rasional, hingga peningkatan daya saing produk UMKM lokal.
Kepala BBPOM Makassar, Yosef Dwi Irwan Prakasa Setiawan, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut merupakan bagian dari silaturahmi sekaligus penguatan koordinasi dalam upaya meningkatkan pengawasan obat dan makanan di Kota Makassar.
“Ini silaturahmi sekaligus menjajaki komitmen bersama dalam pengawasan obat dan makanan di Kota Makassar,” ujar Yosef.
Ia menegaskan, pengawasan obat dan makanan merupakan isu strategis karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, stabilitas ekonomi, dan kualitas hidup warga. Menurutnya, BBPOM tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
Yosef juga memaparkan sejumlah program BBPOM yang dapat disinergikan dengan Pemerintah Kota Makassar, khususnya di bidang keamanan pangan. Program tersebut meliputi intervensi di sekolah, keluarga, dan pasar komunitas. Kota Makassar sendiri pernah menjadi lokasi intervensi keamanan pangan pada 2020.
“Kesadaran keamanan pangan harus ditanamkan sejak dini, mulai dari anak-anak, keluarga, hingga masyarakat luas. Tujuannya memastikan standar keamanan pangan terpenuhi di semua lini,” jelasnya.
Selain itu, Yosef menyoroti isu global resistensi antimikroba (AMR). Ia mengapresiasi langkah Wali Kota Makassar yang telah menerbitkan Surat Edaran terkait rasionalitas penggunaan antibiotik.
“Penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat menyebabkan bakteri kebal. Dampaknya serius, mulai dari perawatan yang lebih lama, biaya kesehatan yang tinggi, hingga risiko kematian,” tegasnya.
BBPOM juga mendorong kepatuhan sarana pelayanan kefarmasian agar tidak menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter, serta mengawasi penggunaan antibiotik pada hewan ternak yang berpotensi meninggalkan residu berbahaya bagi manusia.
Di sektor ekonomi, BBPOM Makassar menyatakan kesiapan mendukung program pemberdayaan UMKM Pemkot Makassar. Saat ini, jumlah pelaku usaha yang memiliki izin edar BPOM masih di bawah 50 pelaku usaha.
“Kami ingin UMKM memiliki izin edar bukan hanya untuk patuh regulasi, tetapi juga meningkatkan branding, kepercayaan konsumen, dan daya saing produk,” terang Yosef.
BBPOM menyediakan pendampingan perizinan, pengujian produk gratis, hingga keringanan biaya PNBP. Selain itu, BBPOM siap mendukung pengawasan keamanan pangan pada program makan gratis melalui pelatihan dan pengujian langsung di lapangan.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menekankan pentingnya kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama BBPOM dalam menjaga kualitas kesehatan masyarakat.
“Kami membutuhkan dukungan banyak pihak. Kunci keberhasilan program pemerintah ada pada kolaborasi yang kuat antar-OPD dan mitra strategis,” ujar Munafri.
Ia menegaskan, seluruh pelaku UMKM khususnya sektor kuliner wajib memiliki sertifikat laik sanitasi dan higienitas. Kebijakan ini dinilai krusial untuk melindungi kesehatan masyarakat sekaligus menjaga citra Kota Makassar sebagai destinasi wisata.
“Saya selalu menekankan, UMKM makanan wajib memiliki sertifikat laik sanitasi dan higienitas. Ini syarat mutlak,” tegasnya.
Munafri juga menyoroti fasilitas toilet di rumah makan dan tempat usaha kuliner yang harus memenuhi standar. Menurutnya, persoalan toilet bukan sekadar fasilitas, tetapi menyangkut estetika, kesehatan, dan citra kota.
“Di era digital, satu rumah makan dengan toilet tidak layak yang viral bisa merusak citra Makassar secara keseluruhan. Ini yang tidak kami inginkan,” ujarnya.
Selain itu, Munafri berharap BBPOM terus mendampingi proses sertifikasi higienitas serta aktif dalam edukasi penggunaan obat yang rasional di tengah masyarakat.
“Kami berharap BBPOM benar-benar bersama kami mencegah penyalahgunaan obat melalui edukasi dan pengawasan yang intensif,” pungkasnya. (*
