SudutMakassar. id, JAKARTA – Pemerintah Kota Makassar terus bergerak maju menyiapkan sistem transportasi perkotaan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat. Komitmen tersebut diperkuat melalui partisipasi aktif dalam forum strategis tingkat nasional.
Hal ini ditunjukkan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dengan menghadiri kegiatan Indonesia on the Move – Forum Mobilitas Perkotaan yang diselenggarakan Program Kemitraan Indonesia–Australia untuk Infrastruktur (KIAT) bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Direktur Regional I Kedeputian Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Abdul Malik Sadat Idris, dan berlangsung di Hotel Sari Pacific Jakarta, Jalan MH Thamrin Nomor 6, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2026).
Forum ini menjadi ruang dialog strategis bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan untuk membahas arah kebijakan dan praktik terbaik dalam pengembangan mobilitas perkotaan di Indonesia.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa kehadirannya dalam forum tersebut memiliki arti penting bagi Kota Makassar, khususnya dalam memperkuat perencanaan, tata kelola, serta pengembangan sistem transportasi perkotaan yang mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat di tengah pertumbuhan kota yang semakin dinamis.
“Forum ini sangat penting untuk memperkuat perencanaan dan tata kelola transportasi perkotaan, sekaligus menyiapkan sistem mobilitas yang terintegrasi, berkelanjutan, dan inklusif,” ujar Munafri.
Munafri menjelaskan, forum Indonesia on the Move juga menjadi momentum strategis untuk menyiapkan berbagai proyek mobilitas perkotaan agar lebih siap didukung oleh investasi sektor swasta. Dukungan tersebut dinilai krusial untuk mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi tanpa membebani anggaran daerah secara berlebihan.
Selain itu, forum ini turut mendorong pengembangan kawasan berbasis angkutan umum atau Transit Oriented Development (TOD), serta penataan ruang kota yang ramah, inklusif, dan berorientasi pada kenyamanan masyarakat.
“Pendekatan ini sejalan dengan visi Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan kota yang mudah diakses, efisien, dan berkelanjutan bagi seluruh warga,” tuturnya.
Melalui partisipasi aktif dalam forum nasional ini, Pemerintah Kota Makassar berharap dapat menyerap praktik terbaik, memperluas jejaring kolaborasi, serta memperkuat sinergi lintas sektor guna mendukung transformasi sistem mobilitas perkotaan yang modern dan berdaya saing.
Munafri juga mengungkapkan bahwa Kota Makassar sebenarnya telah memiliki pengalaman awal melalui keterlibatan dalam proyek pengembangan transportasi kawasan Mamminasata. Namun ke depan, Pemerintah Kota Makassar ingin memaksimalkan peluang tersebut untuk membangun sistem moda transportasi perkotaan yang lebih terstruktur dan berfungsi optimal.
“Kita ini sebenarnya sudah pernah masuk dalam program seperti Mamminasata. Tapi sekarang bagaimana memaksimalkan itu agar benar-benar membangun sistem moda transportasi yang berfungsi dengan baik,” ungkapnya.
Pria yang akrab disapa Appi itu mengakui, hingga saat ini Makassar masih menghadapi tantangan dalam ketersediaan moda transportasi publik yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah kota mulai merancang langkah awal secara bertahap dan terencana.
“Kita mencoba untuk mulai membangun. Pertanyaannya, mulai dari mana dan seperti apa. Ini yang kita bangun melalui kerja sama,” jelasnya.
Menurut Munafri, pembangunan sistem transportasi perkotaan tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah. Diperlukan masukan dari daerah lain yang telah memiliki pengalaman, serta dukungan kuat dari Pemerintah Pusat, khususnya Bappenas.
“Untuk membangun sistem ini tentu kita membutuhkan masukan dari daerah yang sudah berpengalaman, dan ini harus disupport oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Bappenas,” tegasnya.
Ia menilai forum Indonesia on the Move yang digelar oleh KIAT bersama Bappenas dan Pemerintah Australia menjadi ruang strategis untuk membuka dialog dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan transportasi.
“Hari ini KIAT bersama Bappenas dan Pemerintah Australia membuka ruang dialog dengan para stakeholder transportasi. Ini sangat penting bagi kami,” tambahnya.
Munafri berharap ke depan Kota Makassar dapat memiliki sistem transportasi publik yang nyaman dan terintegrasi, seperti layanan bus dengan titik naik dan turun yang jelas, sehingga masyarakat tidak lagi bergantung pada kendaraan pribadi.
“Kita berharap suatu saat di Makassar masyarakat bisa menggunakan bus tanpa harus membawa kendaraan sendiri. Dan ini semua nyambung dengan apa yang kita lakukan hari ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pembangunan transportasi juga harus diiringi dengan penataan ruang kota, khususnya di sepanjang koridor jalan utama, agar jalur transportasi, pedestrian, dan aktivitas ekonomi dapat berjalan tertib dan saling menghormati.
“Misalnya kita mulai menata bangunan di pinggir jalan agar ke depan bisa menjadi koridor yang tertib. Ini sebenarnya hal yang sederhana,” katanya.
Munafri menekankan bahwa penataan tersebut tidak bertujuan menghilangkan mata pencaharian masyarakat, melainkan memastikan setiap aktivitas berada pada peruntukannya agar tidak mengganggu hak pengguna ruang lainnya.
“Tidak ada niat menghilangkan usaha masyarakat. Silakan berusaha, tapi jangan di tempat yang tidak semestinya, karena ada hak orang lain di situ,” tegasnya.
Menurutnya, ruang kota memiliki tingkatan hak, mulai dari pedestrian, fasilitas publik, hingga badan jalan. Penataan yang baik akan menciptakan kenyamanan dan keselamatan bersama, sekaligus mendukung ruang kota yang inklusif, termasuk bagi penyandang disabilitas.
“Mulai dari pedestrian, lalu ke jalan, itu ada tingkatannya dan ada hak-hak orang. Ini juga bagian dari membuka ruang yang inklusif bagi penyandang disabilitas,” tuturnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Makassar telah memasukkan rencana perbaikan dan pengembangan sejumlah koridor pedestrian dalam agenda pembangunan ke depan, sebagai fondasi awal menuju sistem mobilitas perkotaan yang tertata, ramah, dan inklusif.
“Nah, itu semua sudah masuk dalam rencana kami, termasuk memperbaiki beberapa koridor pedestrian,” pungkas Munafri.
Diketahui, melalui program ini KIAT telah menyusun tiga dokumen Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) yang mencakup analisis kondisi awal, strategi mobilitas jangka panjang, serta rencana aksi bertahap untuk kawasan metropolitan. Dokumen tersebut telah diterima pemerintah daerah dan diperkuat dengan persetujuan bersama pemerintah kabupaten/kota serta Bappenas.
Dokumen SUMP dirancang dengan pendekatan terpadu yang mengintegrasikan perencanaan tata ruang dan transportasi, dengan prioritas pada angkutan massal, transportasi aktif, inklusi sosial, serta ketahanan terhadap perubahan iklim.
Sebagai kemitraan bilateral, KIAT merupakan kerja sama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia yang bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan akses infrastruktur. Program ini diterapkan pada kawasan metropolitan prioritas, yakni Sarbagita (Denpasar), Kedungsepur (Semarang), dan Mamminasata (Makassar).
Di Sulawesi Selatan, kawasan metropolitan Mamminasata dengan Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan memiliki peran strategis sebagai simpul utama perkotaan dan ekonomi di kawasan Indonesia Timur. (*)
