SudutMakassar.id, MAKASSAR — Dampak banjir tahunan yang kerap melanda sejumlah wilayah di Kota Makassar mulai menunjukkan tren penurunan. Pemerintah Kota Makassar mencatat, dari tiga kecamatan yang selama ini menjadi langganan banjir, pada kejadian terbaru hanya satu wilayah yang sempat melakukan pengungsian, itu pun dalam durasi yang relatif singkat.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan bahwa kondisi tersebut menjadi indikator awal adanya perbaikan dalam penanganan banjir, meski Makassar masih berada dalam periode cuaca ekstrem.
Hal itu disampaikan Munafri saat menjadi narasumber dalam siaran pagi Jurnal Nusantara Kompas TV, yang terhubung langsung dari Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Rabu (14/1/2026).
“Dari lima posko pengungsian yang sempat dibuka, saat ini tersisa dua posko dengan sekitar 50 kepala keluarga. Ini menandakan situasi sudah jauh lebih terkendali dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Munafri.
Ia menjelaskan, persoalan banjir di Makassar tidak terlepas dari kondisi geografis kota. Sejumlah wilayah rawan genangan berada di kawasan cekungan serta bantaran sungai, sehingga berpotensi menahan air ketika curah hujan tinggi.
Kondisi tersebut diperparah dengan intensitas hujan ekstrem yang, berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), diperkirakan masih akan berlangsung hingga akhir Februari 2026.
Meski demikian, Munafri menegaskan bahwa faktor utama warga melakukan pengungsian bukan semata karena ketinggian air, melainkan terganggunya sistem sanitasi rumah tangga.
“Ketika toilet dan saluran limbah terendam, aktivitas warga terganggu dan berisiko bagi kesehatan. Itu yang membuat sebagian warga harus mengungsi sementara,” jelasnya.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemkot Makassar tengah menyiapkan langkah teknis berbasis kajian ilmiah. Pemerintah menggandeng sejumlah perguruan tinggi serta berkoordinasi dengan balai yang menangani sungai di Makassar guna memperbaiki sistem aliran air agar tidak terjebak di kawasan permukiman rawan banjir.
“Kami melakukan kajian bersama universitas dan balai sungai untuk menentukan alur air yang paling tepat, sehingga genangan tidak berulang setiap musim hujan,” terang Munafri.
Di tengah cuaca ekstrem, Munafri juga menegaskan peningkatan status kesiapsiagaan. Seluruh perangkat daerah terkait, mulai dari BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, hingga Dinas Sosial, diminta bersiaga penuh untuk merespons cepat potensi bencana.
Kesiapan tersebut mencakup penyediaan shelter, logistik, serta pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak.
Selain itu, Munafri mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap dampak lanjutan cuaca ekstrem, seperti angin kencang, pohon tumbang, hingga gelombang tinggi di wilayah pesisir.
“Keselamatan warga adalah prioritas utama. Pemerintah memastikan seluruh sumber daya siap digunakan jika terjadi kondisi darurat,” tegasnya.
Ia berharap, upaya pengendalian banjir melalui pendekatan ilmiah dan kolaborasi lintas sektor dapat segera memberikan solusi berkelanjutan, khususnya dalam memperbaiki sistem drainase dan tata kelola air di wilayah rawan banjir tahunan. (*)
