SudutMakassar.id, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar siap melakukan transformasi besar dalam penyediaan kendaraan dinas (randis) bagi pejabat. Mulai tahun 2026, seluruh randis yang digunakan kepala OPD akan beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil (BBM) ke kendaraan listrik berbasis baterai.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya menghadirkan teknologi ramah lingkungan, tetapi juga menciptakan sistem pengelolaan armada yang lebih efisien dan akuntabel.
Skema Sewa Kendaraan Listrik untuk Efisiensi Anggaran
“Mulai 2026, Pemkot tidak lagi membeli mobil dinas. Kami akan menggunakan skema sewa selama empat tahun agar biaya pemeliharaan ditanggung penyedia. Anggarannya sudah kami siapkan,” ungkap Munafri di Balai Kota Makassar, Selasa (26/8/2025).
Menurut Munafri, skema ini mampu mengurangi beban anggaran karena tidak ada lagi pengeluaran perawatan jangka panjang. Selain itu, pengelolaan armada menjadi lebih tertib dan transparan.
“Dengan begitu, lebih efisien, dan tidak ada lagi masalah mobil dinas dibawa pindah saat pejabat berganti,” tegasnya.
50 Unit Mobil Listrik Tahap Awal
Pada tahap awal, Pemkot Makassar akan menyediakan sekitar 50 unit kendaraan listrik untuk kepala dinas, camat, dan kepala bagian. Anggaran akan dialokasikan melalui APBD Perubahan 2025 dan APBD Pokok 2026.
Selain randis, Pemkot juga berencana menghadirkan puluhan bus listrik sebagai armada transportasi publik perkotaan. Langkah ini sekaligus memperkuat upaya menurunkan polusi udara dan mendorong budaya hemat energi.
Komitmen Wujudkan Makassar Kota Ramah Lingkungan
Munafri menegaskan, kebijakan ini bukan hanya soal efisiensi anggaran, tetapi juga komitmen menciptakan udara bersih di Makassar. Pemkot akan menghentikan pengadaan kendaraan BBM untuk operasional dinas.
“Khusus untuk kendaraan dinas, kita moratorium mobil BBM. Semua operasional akan beralih ke kendaraan listrik, termasuk bus,” tambahnya.
Kebijakan ini juga mendukung Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 2022 tentang percepatan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai di instansi pemerintah.
Kolaborasi dengan Perusahaan Transportasi
Pemkot Makassar kini menjajaki kerja sama dengan perusahaan transportasi, termasuk Kalista, untuk mengembangkan moda transportasi umum berbasis listrik di jalur koridor. Tujuannya adalah menciptakan sistem transportasi publik modern, efisien, dan ramah lingkungan.
“Dengan kendaraan listrik, kami ingin menunjukkan keseriusan Makassar mendukung elektrifikasi, sekaligus memperkuat budaya hemat energi,” tutup Munafri.
Pendapat Mitra Transportasi
Dalam audiensi dengan Pemkot, perwakilan perusahaan transportasi, Syamsul Syafiri, menilai bahwa sistem mobilitas pemerintahan masih diwarnai kendala seperti efisiensi armada dan tingginya biaya perawatan.
“Makassar membutuhkan sistem transportasi yang fleksibel, hemat anggaran, dan adaptif terhadap kebutuhan pemerintahan modern,” ujar Syamsul.
Melalui skema sewa, pihaknya menawarkan sejumlah keunggulan, antara lain penghematan anggaran transportasi tahunan, eliminasi kebutuhan pengadaan kendaraan baru, serta tingkat ketersediaan armada yang tinggi dengan fleksibilitas sesuai kebutuhan.
