SudutMakassar.id, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menunjukkan perhatian dan komitmen besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan di Kota Makassar.
Ia menegaskan, Pemerintah Kota Makassar akan hadir secara langsung untuk membenahi struktur ekonomi nelayan dari hulu hingga hilir agar taraf hidup mereka dapat meningkat secara berkelanjutan.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota yang akrab disapa Appi itu saat membuka Musyawarah Cabang (Muscab) VI Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Makassar di Hotel Karebosi Premier, Senin (7/9/2026).
Dalam sambutannya, Appi menyoroti kondisi yang selama ini dialami masyarakat nelayan. Ia menilai, meski hasil laut menjadi sumber pemenuhan gizi masyarakat, kesejahteraan para nelayan sebagai penghasil komoditas tersebut belum mengalami peningkatan yang signifikan.
“Harusnya, kalau kita mau bicara tentang distribusi gizi untuk masyarakat, ya struktur kesejahteraan nelayannya yang harus dibentuk dulu. Kasihan nelayan kalau terus-menerus diajak masuk ke dalam sistem pasar yang sangat tidak menguntungkan,” katanya.
“Masyarakat nelayan ini harusnya menjadi masyarakat yang punya struktur kesejahteraan yang jauh lebih baik. Kenapa? Karena dari tangan-tangan para nelayan inilah kita akan berharap begitu besar terhadap pembangunan sumber daya manusia yang akan datang,” tambahnya.
Appi menggarisbawahi bahwa perhatian terhadap nelayan harus diwujudkan melalui langkah konkret dan berkelanjutan. Menurutnya, dukungan pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada bantuan fisik yang bersifat seremonial, seperti penyerahan kapal maupun alat tangkap.
Menurutnya, Pemkot Makassar harus hadir mendampingi seluruh rantai tata kelola perikanan, termasuk menciptakan sistem pasar yang lebih adil agar harga jual hasil tangkapan tidak merugikan nelayan.
Untuk itu, Appi mengungkapkan bahwa Pemkot Makassar bersama DPRD Kota Makassar akan meningkatkan alokasi anggaran pendampingan bagi nelayan pada tahun mendatang.
“Fungsi pemerintah harus mampu melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat nelayan. Nah, inilah yang harus kita support melalui anggaran pembangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah,” ujarnya.
Appi juga mendorong keterlibatan pengurus HNSI agar penyerapan aspirasi dan pendampingan nelayan di lapangan dapat berjalan optimal.
Ia meminta HNSI menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjembatani kebutuhan masyarakat pesisir, sehingga potensi ekonomi kawasan pesisir dapat berkembang dan memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan.
“Ini yang kita harapkan. Kita harus bersama-sama menyusun apa yang menjadi hal yang paling penting yang harus kita berikan kepada nelayan untuk memberikan supporting terhadap infrastruktur penangkapan ikan yang mereka inginkan. Fungsinya HNSI ada di sini bermitra dengan pemerintah, bersama-sama memikirkan ini,” pungkasnya.
Lebih jauh, Appi mengatakan peningkatan kesejahteraan nelayan juga harus dibarengi dengan transformasi pola penangkapan ikan dari sistem konvensional menuju metode yang lebih modern.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi navigasi dan peta persebaran ikan melalui kolaborasi dengan BMKG Maritim dapat membantu nelayan bekerja lebih efektif.
Dengan dukungan teknologi tersebut, nelayan diharapkan tidak lagi sekadar mencari ikan, tetapi mampu menentukan lokasi penangkapan secara lebih tepat sehingga hasil tangkapan dan efisiensi biaya operasional dapat meningkat. (*)
