Tak Kenal WFH, Munafri Tancap Gas Benahi Krisis Sampah Makassar Keluar dari Zona Darurat

Transformasi dari Open Dumping ke Sanitary Landfill, Pemkot Makassar Perkuat Komitmen Lintas Sektor di TPA

SudutMakassar.id, MAKASSAR – Di tengah penerapan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemerintah Kota Makassar justru menunjukkan ritme kerja yang semakin progresif.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memanfaatkan momentum WFH bukan sebagai jeda, melainkan sebagai ruang percepatan kinerja untuk memastikan program strategis tetap berjalan optimal.

Alih-alih bekerja dari rumah, Munafri bersama jajaran tetap berkantor di Balai Kota Makassar guna mengonsolidasikan langkah, mempercepat pengambilan keputusan, serta memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif dan terarah.

Salah satu fokus utama yang menjadi perhatian serius adalah pengelolaan sampah perkotaan, yang kian kompleks seiring pertumbuhan Kota Makassar sebagai kawasan metropolitan.

Fokus Penanganan Sampah, Rapat Strategis Digelar
Dalam suasana kerja yang tetap dinamis, Pemkot Makassar menggelar rapat koordinasi strategis bersama Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi dan Maluku, Azri Rasul, di Balai Kota, Jumat (10/4/2026).

Munafri menegaskan bahwa persoalan sampah tidak bisa dipandang sebagai isu biasa. Tingginya produksi sampah serta kompleksitas penanganannya menuntut kerja serius dan terukur dari seluruh perangkat daerah.

“Kita mendengarkan secara detail apa saja persoalan pengelolaan sampah. Saya bersyukur ada perhatian dan arahan dari Pak Azri Rasul terkait langkah konkret yang harus kita lakukan,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya peran camat dan lurah dalam menjaga kebersihan wilayah masing-masing agar Makassar segera keluar dari zona merah darurat sampah.

Transformasi Sistem: Dari Open Dumping ke Sanitary Landfill
Munafri mengungkapkan bahwa tantangan terbesar saat ini berada pada pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), yang masih menggunakan sistem open dumping dan berdampak serius terhadap lingkungan.

Limbah lindi bahkan telah meluas hingga sekitar 17 hektare dan merambah kawasan permukiman warga.

“Di wilayah lain nilainya sudah cukup baik, tapi ketika masuk ke TPA, semua nilainya turun. Ini persoalan utama kita,” tegasnya.

Sebagai solusi, Pemkot Makassar tengah mendorong transformasi sistem menuju sanitary landfill yang lebih ramah lingkungan dan berstandar nasional.

Munafri menegaskan, perubahan ini membutuhkan komitmen kuat lintas sektor, bukan hanya Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

“Saya butuh dukungan. Kalau tidak bisa, sampaikan. Ini soal komitmen bersama,” ujarnya tegas.

Kapasitas Angkut Baru 67 Persen
Data menunjukkan, kapasitas pengangkutan sampah di Makassar saat ini baru mencapai sekitar 67 persen dari total produksi harian sekitar 800 ton.

Artinya, masih terdapat sekitar 30 persen sampah yang berpotensi tidak tertangani.

Munafri menilai kondisi ini harus segera dibenahi melalui pendekatan sistematis, termasuk optimalisasi anggaran melalui Bappeda serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah.

“Saya tidak ingin kita menyesal saat masalah sudah terjadi. Kita harus bertindak sekarang,” tegasnya.

Perubahan Pola Pikir dan Peran Lintas Sektor
Selain aspek teknis, Munafri juga menekankan pentingnya perubahan pola pikir aparatur pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah, dimulai dari pemilahan sampah di rumah dan kantor.

Ia juga mengapresiasi berbagai inisiatif seperti penggunaan eco enzyme dan pengembangan maggot sebagai solusi pengolahan sampah organik.

Azri Rasul: Pemilahan Sampah Jadi Kunci
Sementara itu, Azri Rasul menjelaskan bahwa Makassar telah masuk kategori kota metropolitan dengan jumlah penduduk lebih dari satu juta jiwa, termasuk mobilitas dari wilayah penyangga seperti Maros dan Gowa.

Ia memperkirakan total produksi sampah bisa mencapai lebih dari 1.000 ton per hari.

“Inti pengelolaan sampah adalah pengurangan dari sumber melalui pemilahan,” jelasnya.

Menurutnya, terdapat 16 indikator penilaian pengelolaan sampah, dengan porsi terbesar berada pada pengelolaan di sumber.

Ia menegaskan bahwa tanggung jawab pengelolaan sampah bukan hanya berada pada DLH, melainkan seluruh sektor.

“Pengelolaan sampah di pasar adalah tanggung jawab kepala pasar, bukan DLH. Begitu juga rumah sakit, menjadi tanggung jawab manajemennya,” tegasnya.

Azri juga mendorong optimalisasi anggaran di setiap instansi untuk penyediaan fasilitas pemilahan sampah serta edukasi berkelanjutan kepada masyarakat.

Target Kota Bersih dan Berkelanjutan
Dengan penguatan koordinasi lintas sektor, sistem yang terstruktur, serta komitmen bersama, Pemkot Makassar optimistis mampu mewujudkan tata kelola sampah yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan.

“Target kita jelas, tapi hanya bisa tercapai dengan kerja konsisten dan komitmen bersama,” tutup Munafri.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *