SudutMakassar.id, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar memperkuat tata kelola fiskal daerah melalui sinergi bersama pemerintah pusat. Momentum tersebut ditandai dengan kehadiran Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, dalam kegiatan sosialisasi pengelolaan keuangan daerah di Balaikota Makassar, Selasa (24/2/2026).
Kegiatan ini turut dihadiri Direktur BUMD, BLUD, dan BMD Kemendagri, Yudia Ramli, serta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa pengarahan langsung dari pemerintah pusat menjadi ruang strategis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Kehadiran Pak Dirjen di tengah jajaran Pemerintah Kota Makassar tentu menjadi hal yang sangat baik. Ini memberi makna mendalam bagi kita semua, terutama dalam memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah,” ujar Munafri.
Ia menekankan, pengelolaan keuangan daerah bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan menyangkut tanggung jawab moral dan kepercayaan publik.
“Uang yang kita kelola berasal dari masyarakat. Maka harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk program yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Munafri juga meminta seluruh kepala OPD memaksimalkan kesempatan tersebut dengan memahami setiap detail regulasi yang disampaikan. Menurutnya, pemahaman komprehensif penting agar tidak terjadi multitafsir dalam implementasi kebijakan, terutama dalam percepatan realisasi belanja daerah.
“Kesempatan ini harus dimaksimalkan. Jika ada aturan yang belum dipahami secara utuh, harus dipertanyakan agar tidak menjadi ranah abu-abu dalam pelaksanaannya,” tambahnya.
Sementara itu, Agus Fatoni menegaskan bahwa pengelolaan anggaran memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik dari sisi pendapatan maupun belanja.
“Pengelolaan anggaran sangat penting, baik dalam mengelola pendapatan maupun belanja. Apalagi saat ini kondisi fiskal di berbagai sektor mengalami tekanan, maka optimalisasi pengelolaan keuangan perlu kita maksimalkan,” jelasnya.
Dalam pemaparannya, Agus Fatoni menguraikan sistematika pengelolaan keuangan daerah dalam tujuh aspek utama. Mulai dari kewenangan pengelolaan keuangan daerah, struktur APBD, mekanisme pergeseran dan perubahan anggaran, hingga implementasi Instruksi Presiden dan Surat Edaran terkait efisiensi belanja.
Ia juga memaparkan strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, penyebab lambatnya realisasi belanja, serta solusi percepatan penyerapan APBD Tahun Anggaran 2025. Selain itu, disampaikan pula arah kebijakan dan postur APBN 2026 sebagai pijakan sinkronisasi program pusat dan daerah.
Melalui sinergi ini, Pemerintah Kota Makassar diharapkan mampu memperkuat tata kelola fiskal yang adaptif, efektif, serta mendukung stabilitas ekonomi dan pelayanan publik yang berkelanjutan.
