SudutMakassar.id, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mematangkan arah pembangunan tahun 2026 melalui Forum Lintas Perangkat Daerah yang digelar Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Kamis (12/2/2026).
Forum ini menjadi ruang konsolidasi strategis untuk menyelaraskan 2.181 usulan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang masuk dalam sistem perencanaan daerah. Usulan tersebut terdiri atas 1.194 Daftar Kegiatan Lingkungan (Dakel) dan 987 usulan sektoral. Selain itu, terdapat 795 usulan integrasi Dakel dan sektoral yang menjadi bagian dari proses sinkronisasi dan penajaman prioritas pembangunan.
Kegiatan ini dihadiri langsung Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, jajaran SKPD, camat, dan lurah se-Kota Makassar.
Appi Warning Birokrasi: Deep State dan Ego Sektoral
Dalam arahannya, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa soliditas dan sinergi lintas perangkat daerah menjadi kunci keberhasilan pembangunan Kota Makassar 2026.
Namun, ia mengingatkan pentingnya pembenahan internal birokrasi sebelum memperkuat koordinasi lintas sektor.
“Bagaimana mau lintas kerja kalau secara internal masih banyak hal yang belum bisa dibenahi dengan baik,” tegas Munafri.
Munafri yang akrab disapa Appi bahkan menyinggung potensi praktik “deep state” dan “state capture” dalam birokrasi daerah, yakni kondisi ketika sistem internal atau kelompok tertentu mampu memengaruhi arah kebijakan yang tidak sejalan dengan visi pimpinan.
Ia mengaku menemukan indikasi praktik transaksional dalam pengadaan barang dan jasa selama hampir satu tahun pengamatan. Selain itu, ego sektoral dinilai masih menjadi hambatan serius dalam merealisasikan program prioritas.
“Inilah alarm bagi kita. Leadership diuji. Laporan yang masuk tidak boleh semuanya manis,” ujarnya.
Appi memastikan akan melakukan pengawasan dan cross check langsung, bahkan melibatkan unsur non-pemerintah untuk memastikan transparansi pelaksanaan program. Ia juga mendorong percepatan digitalisasi sistem pemerintahan guna memperkuat integritas dan akuntabilitas.
“Jangan membangun kerajaan-kerajaan sendiri. Pastikan program tepat sasaran, tepat waktu, dan efisien,” tegasnya.
Ia turut menekankan isu kebersihan kota melalui penguatan program “Jumat Bersih” hingga tingkat RT, penataan taman kota, penertiban baliho semrawut, serta larangan iklan rokok di kawasan jantung kota. Appi juga mengingatkan agar tidak terjadi double budgeting dan penyusunan target pendapatan yang terlalu rendah demi insentif.
Sinkronisasi Visi dan Program Strategis 2026
Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menekankan pentingnya penyelarasan program perangkat daerah dengan visi-misi pembangunan kota.
“Semuanya harus bergerak dalam satu irama. Sinkronisasi program adalah kunci agar tujuan besar pembangunan Makassar tercapai optimal,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Makassar, Dahyal, menjelaskan bahwa seluruh usulan Musrenbang telah melalui proses sinkronisasi lintas perangkat daerah dan akan menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan 2026.
“Rancangan program ini merupakan rekomendasi dari SKPD teknis untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran dan berkelanjutan,” jelas Dahyal.
Prioritas Pendidikan dan Inklusi
Dari sektor pendidikan, program prioritas meliputi rehabilitasi ruang kelas UPT SPF SD Inpres Bertingkat Bara-Baraya, penataan SDN KIP Maccini, pengaktifan Unit Layanan Disabilitas (ULD), serta penyediaan data Anak Tidak Sekolah (ATS) berbasis by name by address.
Program pembagian baju sekolah gratis juga dirancang dengan distribusi langsung ke sekolah sebelum tahun ajaran baru.
Penguatan Layanan Kesehatan dan Sosial
Dinas Kesehatan memprioritaskan peningkatan layanan di Kepulauan Sangkarrang, pelatihan bahasa isyarat bagi petugas puskesmas dan RSUD, penyusunan SOP pelayanan ramah disabilitas, hingga klaim layanan kesehatan bagi ODGJ terlantar dan tidak mampu.
Dinas Sosial mengusulkan penambahan tenaga pekerja sosial, penguatan Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC), pengadaan perlengkapan jenazah hingga tingkat kecamatan, serta pendataan penyandang disabilitas di wilayah rawan bencana.
Infrastruktur, Lingkungan dan Ekonomi Lokal
Dinas PU fokus pada akses air bersih dan sanitasi aman di wilayah Tallo, Ujung Tanah, Biringkanaya, dan Tamalanrea, termasuk pembangunan jalan, jembatan, drainase, dan pengendalian banjir.
Dinas Lingkungan Hidup mendorong penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui bank sampah, komposter, TPS3R, serta tata kelola lingkungan berbasis data.
Sektor perikanan dan pertanian mengembangkan urban farming berbasis lorong dan pekarangan, serta penguatan kapasitas nelayan dan petani.
Dinas Pariwisata menargetkan peningkatan daya saing destinasi, penguatan air connectivity, promosi wisata, serta pendaftaran HAKI bagi pelaku ekonomi kreatif.
Sementara Dinas Koperasi dan UKM mendorong transformasi digital koperasi, penguatan kelembagaan, dan inovasi produk untuk mendukung ekonomi kelurahan.
Dahyal menegaskan, 2.181 usulan Musrenbang tersebut akan menjadi dasar penajaman perencanaan pembangunan Kota Makassar 2026.
“Harapannya, seluruh program benar-benar berdampak nyata, efektif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Makassar,” pungkasnya.
