SudutMakassar. id, JAKARTA – Pemerintah Kota Makassar kembali mencatatkan capaian strategis di sektor kesehatan. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Makassar berhasil meraih Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 Kategori Pratama dari Pemerintah Pusat.
Penghargaan ini diraih menjelang satu tahun masa kepemimpinan pasangan Munafri Arifuddin–Aliyah Mustika Ilham yang dikenal dengan akronim MULIA, sebagai bukti nyata komitmen Pemkot Makassar dalam menghadirkan jaminan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh warga.
Pada ajang nasional tersebut, Kota Makassar dinilai berhasil memenuhi indikator utama UHC, terutama pada aspek tingginya cakupan kepesertaan dan tingkat keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Penghargaan UHC Prioritas Kategori Pratama diserahkan langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan Pusat, Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D., AAK, kepada Wali Kota Makassar yang diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. Nursaidah Sirajuddin.
Acara penganugerahan berlangsung di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta Utara, Selasa (27/1/2026). Turut hadir mendampingi, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Andi Bukti Djufrie serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Muhammad Hatim Salam.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. Nursaidah Sirajuddin, menjelaskan bahwa penghargaan UHC Kategori Pratama diberikan kepada daerah yang mampu memenuhi indikator strategis, di antaranya cakupan kepesertaan JKN di atas 98 persen serta tingkat keaktifan peserta lebih dari 80 persen.
“Penghargaan ini sejalan dengan visi Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota dalam membangun Makassar sebagai kota yang sehat, humanis, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat melalui program JKN,” jelas dr. Nursaidah.
Ia menegaskan, capaian ini menjadi bukti konkret komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menjalankan program Universal Health Coverage (UHC) sebagai salah satu program prioritas kepemimpinan Munafri–Aliyah.
Program UHC Prioritas merupakan program unggulan yang memastikan seluruh warga Kota Makassar memperoleh jaminan layanan kesehatan tanpa terkendala biaya, khususnya bagi masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan.
Selain indikator kepesertaan, Pemerintah Kota Makassar juga dinilai telah menyiapkan komitmen anggaran berkelanjutan untuk mendukung program JKN hingga tahun 2026 dan seterusnya.
“Tahun 2026 ini, anggaran telah disiapkan hingga September, sehingga keberlanjutan program jaminan kesehatan tetap terjamin,” tutur dr. Nursaidah.
Melalui program UHC, masyarakat Kota Makassar dapat mengakses pelayanan kesehatan secara menyeluruh, mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas hingga pelayanan rujukan lanjutan di rumah sakit melalui BPJS Kesehatan.
Ke depan, Pemerintah Kota Makassar menargetkan peningkatan capaian menuju UHC Kategori Utama, yang mensyaratkan tingkat keaktifan peserta JKN di atas 90 persen.
“Harapan kami, Makassar dapat naik ke kategori Utama. Untuk itu, komitmen dan kolaborasi antarperangkat daerah akan terus diperkuat,” ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Dukcapil menjadi kunci utama dalam menjaga validitas data kependudukan serta memastikan kepesertaan JKN masyarakat tetap aktif dan tepat sasaran.
“Kolaborasi lintas SKPD akan terus kami optimalkan demi mewujudkan layanan kesehatan yang adil, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh warga Kota Makassar,” pungkasnya. (*)
