SudutMakassar.id, MAKASSAR — Langkah tegas Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam menertibkan persoalan klasik perkotaan seperti parkir liar, pasar ilegal, hingga penggunaan trotoar oleh pedagang kaki lima (PKL), mendapat dukungan dari pengamat kebijakan publik. Kebijakan tersebut dinilai sebagai keputusan penting dan tak terhindarkan demi masa depan Kota Makassar yang lebih tertib dan berkelanjutan.
Pengamat kebijakan publik, Ras MD, menilai penataan kota yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar merupakan bentuk tanggung jawab konstitusional, bukan arogansi kekuasaan. Menurutnya, ketegasan kepala daerah justru menjadi fondasi utama untuk menghadirkan kota yang bersih, tertata, serta ramah bagi seluruh warganya.
“Penertiban parkir liar, pasar ilegal, hingga PKL yang menggunakan trotoar adalah kebijakan yang memang harus diambil jika Makassar ingin dibangun sebagai kota yang tertib dan nyaman,” ujar Ras MD, Senin (26/1/2026).
Direktur Eksekutif Parameter Publik Indonesia (PPI) itu menegaskan bahwa perlindungan ruang publik dan hak pejalan kaki merupakan kewajiban pemerintah daerah yang tidak boleh dikompromikan oleh kepentingan jangka pendek.
“Ketegasan wali kota dalam menjaga ketertiban umum bukan bentuk kekuasaan yang sewenang-wenang, melainkan amanah undang-undang yang harus dijalankan,” jelasnya.
Ras MD juga mengapresiasi pendekatan humanis yang diterapkan dalam setiap proses penertiban. Menurutnya, Pemerintah Kota Makassar tidak hanya melakukan penindakan, tetapi juga menghadirkan solusi konkret bagi pihak-pihak yang terdampak.
“Memang setiap penertiban hampir selalu memunculkan resistensi. Namun dalam kasus Makassar, penertiban dilakukan dengan pendekatan dialog dan solusi, sehingga tidak semata-mata represif,” ungkapnya.
Ia meyakini, mayoritas warga Makassar justru mendukung langkah tegas tersebut karena merasakan langsung dampak negatif dari kondisi kota yang semrawut dan kehilangan fungsi ruang publik.
“Saya percaya sebagian besar masyarakat mendukung, karena mereka ingin kota yang tertib, aman, dan nyaman untuk semua,” tambah Ras MD.
Meski demikian, ia menekankan bahwa ketegasan wali kota harus dibarengi dengan dukungan penuh dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Koordinasi lintas sektor, kejelasan prosedur, serta kesiapan solusi pasca-penertiban menjadi kunci keberhasilan kebijakan di lapangan.
“Jangan sampai kebijakan hanya keras di awal, tetapi lemah dalam implementasi. Konsistensi dan koordinasi OPD sangat menentukan,” tegasnya.
Menurut Ras MD, penataan kota tidak boleh bersifat sesaat atau musiman. Ketidakkonsistenan justru berpotensi menghidupkan kembali persoalan lama yang sudah ditertibkan.
“Menata kota memang tidak selalu menghadirkan tepuk tangan. Namun di situlah kepemimpinan diuji. Ketegasan yang konsisten dan didukung birokrasi yang solid adalah jalan agar Makassar berhenti dikelola dengan kompromi dan mulai ditata dengan keberanian,” pungkasnya. (*)
