SudutMakassar.id, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa etika publik dan akuntabilitas negara merupakan kunci utama dalam membangun kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri sekaligus memberikan sambutan pada Pengukuhan Guru Besar Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang (Unismuh Sidrap), Prof. Dr. Muliani, yang digelar di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Rabu (21/1/2026).
Dalam suasana akademik yang khidmat, Munafri menyampaikan bahwa pengukuhan guru besar bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum strategis untuk memperkuat peran akademisi dalam menjawab tantangan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam membangun integritas keuangan publik dan etika penyelenggaraan negara.
Menurut Munafri, pengukuhan guru besar merupakan tonggak sejarah penting yang menandai perjalanan panjang seorang akademisi dalam dunia ilmu pengetahuan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
“Gelar guru besar adalah kehormatan sekaligus kepercayaan tertinggi dari komunitas akademik terhadap kualitas, integritas, dan kontribusi seorang ilmuwan,” ujar Munafri.
Ia menuturkan bahwa capaian tersebut merupakan pengakuan atas dedikasi, ketekunan, serta komitmen yang konsisten dalam menapaki jalan ilmu pengetahuan. Lebih dari prestasi personal, gelar guru besar merupakan amanah besar untuk terus memberi kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.
Munafri menilai pengukuhan Prof. Dr. Muliani membuktikan bahwa konsistensi dan dedikasi terhadap dunia akademik akan selalu membuka ruang prestasi yang membanggakan. Kehadiran Prof. Muliani sebagai guru besar, kata dia, tidak hanya menambah deretan profesor di Indonesia, tetapi juga memperkuat posisi Unismuh Sidrap sebagai pusat keilmuan yang berdaya saing.
“Atas nama Pemerintah Kota Makassar, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas pencapaian Prof. Dr. Muliani. Ini adalah prestasi yang patut menjadi inspirasi bagi generasi akademisi muda,” ungkapnya.
Munafri juga menyoroti orasi ilmiah Prof. Dr. Muliani yang berjudul “Etika Publik dan Akuntabilitas Negara dalam Membangun Integritas Tata Kelola Keuangan Publik di Indonesia.” Menurutnya, tema tersebut sangat relevan dengan tantangan tata kelola pemerintahan saat ini.
Ia menjelaskan, etika publik merupakan landasan moral yang mengarahkan perilaku aparatur negara agar senantiasa berpijak pada kepentingan rakyat. Sementara itu, akuntabilitas negara adalah kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, program, dan penggunaan anggaran kepada masyarakat.
“Integritas tata kelola keuangan publik adalah kunci utama dalam membangun kepercayaan rakyat terhadap pemerintah,” tegas Munafri.
Sebagai kepala daerah, Munafri mengaku merasakan secara langsung bahwa kepercayaan masyarakat hanya dapat tumbuh apabila pengelolaan keuangan publik dilakukan secara transparan, bertanggung jawab, dan berlandaskan nilai-nilai moral.
Ia menambahkan bahwa seorang guru besar tidak hanya berperan sebagai ilmuwan, tetapi juga penjaga moral bangsa. Pemikiran akademik diharapkan mampu menembus ruang kebijakan publik dan memberi arah bagi pembangunan yang berkelanjutan.
Munafri berharap gagasan dan pemikiran Prof. Dr. Muliani dapat menjadi rujukan strategis bagi para pemimpin daerah, birokrat, dan akademisi dalam memperkuat integritas serta tata kelola pemerintahan.
“Kita ingin mewujudkan pemerintahan yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga beretika, berintegritas, dan berpihak pada rakyat,” tambahnya.
Selain itu, Munafri mengapresiasi peran Universitas Muhammadiyah Sidrap yang dinilainya konsisten mencetak generasi unggul dan berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah dan nasional. Bertambahnya guru besar diyakini akan semakin memperkuat kualitas riset dan pengabdian kepada masyarakat.
Menutup sambutannya, Munafri mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan momentum pengukuhan guru besar sebagai pengingat bahwa membangun Indonesia adalah tanggung jawab bersama.
“Membangun Indonesia bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga akademisi, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa. Dengan etika publik, akuntabilitas negara, dan integritas tata kelola keuangan, kita dapat mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera,” tutupnya. (*)
