SudutMakassar.id, MAKASSAR — Rencana Pemerintah Kota Makassar yang dipimpin Wali Kota Munafri Arifuddin untuk mempercepat pembebasan lahan dan pembangunan jembatan kembar di kawasan Barombong, Jalan Metro Tanjung Bunga, mendapat dukungan penuh dari DPRD Kota Makassar.
Para wakil rakyat memberikan apresiasi dan dukungan agar pihak eksekutif Pemkot bersama Pemprov Sulsel dan GMTD dapat berkolaborasi dalam percepatan pembangunan jembatan tersebut, sebagai solusi konkret mengurai kemacetan.
Sekretaris Komisi C DPRD Makassar yang membidangi pembangunan, Ray Suryadi Arsyad, menilai langkah Wali Kota Munafri ini merupakan keputusan strategis untuk menjawab persoalan kemacetan di wilayah selatan kota yang kian parah.
“Langkah Wali Kota (Pak Munafri) untuk pembebasan lahan dan pembangunan satu jembatan lagi di Barombong sudah sangat tepat. Kami mengapresiasi dan memberikan dukungan penuh,” ujarnya, Rabu (5/11/2025).
Menurut politisi Demokrat itu, kebijakan yang diambil Wali Kota Makassar ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap aspirasi masyarakat yang selama ini mengeluhkan padatnya arus kendaraan di kawasan tersebut.
“Tapi pelaksanaannya harus segera dilakukan. Kalau tidak, kemacetan di wilayah itu akan terus menjadi masalah besar,” tegasnya.
Ray menjelaskan, persoalan kemacetan di perbatasan Makassar–Takalar bukan hal baru. Namun, kondisinya kini semakin mengkhawatirkan, terutama pada ruas jalan utama yang menghubungkan pusat kota dengan kawasan pesisir selatan.
Arus kendaraan di Jembatan Barombong pada pagi dan sore hari kerap membuat kawasan tersebut menjadi titik kemacetan kronis. Pertumbuhan kendaraan yang tidak diimbangi peningkatan infrastruktur menjadi salah satu penyebabnya.
“Kendaraan lama masih tetap beroperasi, sementara kendaraan baru terus bertambah setiap hari. Kalau tidak diantisipasi, persoalan ini akan semakin kompleks,” tambahnya.
Selain menambah kapasitas lalu lintas, pembangunan jembatan kembar Barombong juga dinilai dapat memperkuat konektivitas antarwilayah dan mempercepat mobilitas ekonomi di kawasan selatan Makassar.
“Membangun jembatan kembar itu bukan hanya soal mengurai macet, tapi juga membangun konektivitas jangka panjang,” jelas Ray.
Ia menambahkan bahwa fenomena urbanisasi baru di kawasan selatan, khususnya di wilayah Galesong dan perbatasan Makassar–Takalar, membuat arus kendaraan dari arah selatan terus meningkat setiap tahun.
“Banyak warga yang kini tinggal di Galesong karena harga tanah di Makassar tinggi, tapi bekerja di kota. Itu berarti arus kendaraan dari arah selatan akan terus meningkat,” terangnya.
Meski mendukung penuh, Ray mengingatkan agar pemerintah tetap memikirkan strategi pengendalian kendaraan bermotor di masa depan untuk mengantisipasi potensi kepadatan ulang.
“Saya yakin, sepuluh sampai dua puluh tahun ke depan, jembatan baru itu pun bisa kembali padat kalau tidak ada pengaturan,” katanya.
Ray berharap Pemkot Makassar bersama DPRD dan pihak terkait dapat menjadikan pembangunan jembatan kembar Barombong ini sebagai prioritas strategis dalam rencana pembangunan kota.
“Percepatan pembangunan infrastruktur transportasi harus berjalan seiring dengan kebijakan mobilitas berkelanjutan agar Makassar tidak terjebak dalam kemacetan jangka panjang,” pungkasnya.
Diketahui, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bergerak cepat mengatasi persoalan kemacetan di Jembatan Barombong yang menjadi akses utama penghubung Kota Makassar dan Kabupaten Takalar. Selama bertahun-tahun, jembatan dengan lebar sekitar enam meter ini menjadi titik padat kendaraan.
Pada Selasa (4/11/2025), Wali Kota Munafri turun langsung ke lokasi bersama sejumlah pejabat untuk memastikan rencana pembebasan lahan dan pembangunan jembatan baru berjalan sesuai rencana.
Jembatan Barombong sepanjang 350 meter ini dilalui ribuan kendaraan setiap hari. Jika jembatan baru terealisasi, kapasitas lalu lintas dipastikan akan meningkat signifikan, terutama pada jalur ke arah Tanjung Merdeka.
Langkah ini menjadi bukti komitmen Wali Kota Munafri Arifuddin menghadirkan solusi nyata sekaligus memastikan konektivitas wilayah berjalan optimal demi kelancaran aktivitas masyarakat.
