SudutMakassar.id, MAKASSAR — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menghadiri Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi–Maluku (DPW SP BPJS-TK Sulama) yang mengusung tema “Bersatu Menjadi Kekuatan, Bergerak Membawa Perubahan.”
Kegiatan yang digelar di Cabana Maxroom, Hotel MaxOne Makassar, Rabu (22/10/2025), tersebut dihadiri jajaran pimpinan pusat dan daerah BPJS Ketenagakerjaan, serta pengurus serikat pekerja dari delapan provinsi di wilayah Sulawesi dan Maluku. Rakerwil ini akan berlangsung hingga 24 Oktober 2025.
Dalam laporan pembukaannya, Ketua DPW SP BPJS-TK Sulama, Mulyarahmat Abubakar, menyampaikan bahwa Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan telah berusia 26 tahun — usia yang menandai kematangan organisasi dalam memperjuangkan hak-hak pekerja.
“Angka ini bukan angka yang mudah, tapi mencerminkan kematangan. Kami telah melalui berbagai dinamika sejak masa PT Jamsostek hingga kini sebagai BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Mulyarahmat.
Ia menambahkan, wilayah Sulawesi–Maluku memiliki 8 provinsi, 10 kepengurusan cabang, dan 13.388 anggota aktif. Menurutnya, angka tersebut bukan sekadar data, melainkan tanggung jawab besar dalam memperjuangkan kesejahteraan pekerja di kawasan timur Indonesia.
“Kami juga berterima kasih kepada Pemerintah Kota Makassar atas perhatian dan dukungan konstruktif terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan. Di bawah kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, lebih dari 81 ribu pekerja rentan telah terlindungi. Ini langkah konkret yang patut menjadi contoh,” tambahnya.
Makassar Berjasa: Bukti Nyata Kepedulian Pemerintah terhadap Pekerja
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham memberikan apresiasi atas kiprah Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.
“Rapat kerja ini merupakan momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pekerja, pemberi kerja, dan pemerintah, guna menciptakan hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkeadilan,” ujarnya.
Aliyah menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar terus berkomitmen melalui program Makassar Berjasa (Makassar Berbagi Jaminan Sosial) yang telah memberikan perlindungan jaminan sosial kepada 81.466 pekerja rentan, termasuk penyandang disabilitas.
“Program ini menjadi bukti nyata bahwa Pemerintah Kota Makassar hadir untuk melindungi masyarakat pekerja. Kami ingin memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam perlindungan sosial,” tegasnya.
Perluasan Perlindungan Sosial hingga Jaminan Hari Tua
Aliyah juga mengungkapkan rencana Pemkot Makassar untuk memperluas cakupan perlindungan sosial dengan meluncurkan program Jaminan Hari Tua (JHT) bagi kader posyandu pada tahun mendatang.
“Alhamdulillah, upaya ini mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat. Makassar kini masuk dalam kategori kota dengan tingkat kemiskinan terendah di Sulawesi Selatan. Kami ingin terus mempertahankan capaian ini hingga 100 persen perlindungan sosial,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menargetkan agar Kota Makassar meraih Paritrana Award, penghargaan nasional atas komitmen pemerintah daerah dalam melindungi pekerja.
“Semoga Makassar mendapatkan Paritrana Award tahun ini. Ini akan menjadi hadiah istimewa bagi warga dan bukti nyata bahwa Pemerintah Kota Makassar terus mewujudkan kota yang mulia — pemerintahnya, warganya, dan tamunya,” tambahnya.
Kolaborasi Lintas Sektor untuk Kesejahteraan Pekerja
Turut hadir mendampingi Wakil Wali Kota, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, Nielma Palamba, serta jajaran pimpinan BPJS Ketenagakerjaan, antara lain Hendra Nopriansyah (Dewan Penasehat SP BPJS-TK), Achmad Fatahuddin (Ketua Umum SP BPJS-TK), Yasaruddin (Deputi Human Capital BPJS-TK), Mintje Wattu (Kepala Kanwil Sulama), dan Mulyarahmat Abubakar (Ketua DPW SP BPJS-TK Sulama).
Turut hadir pula para ketua konfederasi serikat pekerja/buruh se-Sulsel (KSPSI, KSBSI, KSN Nusantara, KSN Nasional), serta para ketua DPC dan pengurus wilayah se-Sulawesi dan Maluku.
Menutup sambutannya, Aliyah menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
“Mari kita jadikan Rakerwil ini sebagai wadah refleksi dan penyusunan langkah strategis demi meningkatkan kesejahteraan pekerja. Karena hanya dengan bersatu dan bergerak bersama, perubahan yang kita cita-citakan dapat terwujud,” tutupnya.
