SudutMakassar.id, MAKASSAR – Perumda Parkir Makassar terus berinovasi dengan menghadirkan sistem pembayaran parkir berbasis digital melalui QRIS. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi layanan publik menuju transparansi, keamanan, dan kenyamanan masyarakat, sekaligus mengurangi praktik pungutan liar.
Plt Direktur Utama PD Parkir Makassar, Adi Rasyid Ali, menegaskan bahwa peluncuran sistem digital ini dijadwalkan pada 1 September 2025, dimulai dengan pilot project di Jalan WR Supratman, Makassar.
“Kami sudah melaporkan rencana ini kepada Wali Kota Makassar. Pada tahap awal, launching akan dimulai di kawasan kantor Pos, WR Supratman,” ujar Adi saat audiensi dengan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Balai Kota, Rabu (27/8/2025).
Audiensi tersebut juga dihadiri jajaran manajemen PD Parkir Makassar, termasuk Plt Direktur Keuangan Syafri Hafid, Staf Ahli Direksi Christhoper Aviary, Kabag Umum Ir. Asraruddin Mamonto, serta Humas Asrul.
Sistem QRIS Permudah Transaksi dan Atasi Kebocoran
Menurut Adi, setiap juru parkir resmi dibekali rekening dan barcode QRIS untuk menerima pembayaran. Pengguna parkir cukup memindai barcode, sehingga transaksi lebih praktis tanpa uang tunai.
“Tarif tetap sesuai aturan, Rp2.000 untuk motor dan Rp3.000 untuk mobil. Namun, di kawasan percontohan sedikit disesuaikan menjadi Rp3.000 untuk motor dan Rp5.000 untuk mobil,” jelas Adi.
Sistem ini memberikan manfaat ganda, baik bagi masyarakat maupun juru parkir. Uang langsung terbagi otomatis antara juru parkir dan perusahaan, sehingga mengurangi kebocoran dan mencegah pungutan liar. Juru parkir juga dapat langsung menggunakan saldo untuk kebutuhan sehari-hari.
Target Digitalisasi Parkir 50% di Tahun 2026
PD Parkir menargetkan 50 persen transaksi parkir di Makassar sudah non-tunai pada 2026. Sosialisasi dan penerapan akan dilakukan bertahap di lokasi strategis setelah pilot project berjalan sukses.
“Kami mulai dari kawasan yang paling siap, lalu diperluas ke titik-titik lainnya,” ungkap Adi.
Wali Kota Makassar: Parkir Harus Tertib dan Transparan
Pemerintah Kota Makassar mendukung penuh digitalisasi pembayaran parkir. Wali Kota Munafri Arifuddin menekankan bahwa persoalan parkir bukan hanya soal pembayaran, tetapi juga keteraturan dan pengawasan.
“Pengaturan parkir kita masih semrawut. Ada yang paralel, ada yang kepala masuk. Saya pikir yang paling bagus itu paralel supaya lebih rapi dan tidak mengganggu arus kendaraan,” tegas Munafri.
Ia juga menyoroti maraknya juru parkir liar yang memanfaatkan ruang publik tanpa izin.
“Banyak oknum yang hanya bermodal rompi oranye langsung kuasai lahan. Ini harus kita tertibkan,” tambahnya.
Munafri menegaskan bahwa seluruh juru parkir resmi harus memiliki identitas dan ditempatkan sesuai aturan. Dengan sistem QRIS, kebocoran pendapatan dapat ditekan dan pengelolaan parkir menjadi lebih transparan.
Digitalisasi Parkir untuk Kenyamanan Publik
Digitalisasi QRIS diharapkan dapat menciptakan layanan parkir yang modern, aman, dan bebas pungli, sekaligus meningkatkan pendapatan daerah.
“Ke depan, kita tidak mau ada lagi kebocoran. Semua harus tertib dan resmi,” tutup Munafri.
