SudutMakassar.id, JAKARTA – Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sistem meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan.
Langkah strategis ini diwujudkan melalui pertemuan resmi jajaran Pemkot Makassar dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh di Kantor BKN Jakarta. Pertemuan tersebut difasilitasi oleh BKPSDMD Kota Makassar sebagai bentuk konkret mempercepat transformasi birokrasi berbasis kinerja dan integritas.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memimpin langsung delegasi yang juga diikuti Sekda A. Zulkifly Nanda, Kepala BKPSDMD Kamelia Thamrin Thantu, Kepala Bapenda Andi Asminullah Azis, serta Tim Ahli Pemkot seperti Prof. Dr. Nurlina Zubair dan Hudli Huduri.
“Kami berdiskusi langsung dengan Kepala BKN untuk memperjelas arah dan strategi penguatan sistem merit. Arahan beliau sangat jelas, dan ini menjadi bekal berharga bagi reformasi birokrasi di Makassar,” kata Munafri.
Munafri menekankan bahwa Pemkot Makassar ingin memastikan pengisian jabatan ASN dilakukan berdasarkan kompetensi dan integritas, bukan kedekatan politik atau senioritas semata.
“Kami ingin birokrasi yang profesional, transparan, dan melayani. Sistem merit menjadi fondasi utama untuk itu,” tegasnya.
Kepala BKPSDMD Makassar, Kamelia Thamrin Thantu, menambahkan bahwa Kota Makassar telah ditunjuk sebagai kota percontohan nasional oleh BKN dalam penerapan sistem merit berbasis manajemen talenta.
“Ini momentum besar bagi Makassar. Kami didorong untuk segera implementasi sistem merit secara menyeluruh. Mulai dari pemetaan kompetensi hingga perencanaan karier ASN,” ujar Kamelia.
Menurutnya, sistem merit bukan sekadar mekanisme promosi jabatan, melainkan alat strategis membangun birokrasi modern yang adaptif dan berdaya saing.
Kepala BKN, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, menyambut positif langkah Pemkot Makassar. Ia menegaskan pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan sistem merit agar tercipta pelayanan publik yang berkualitas.
Sebagai bagian dari implementasi, Pemkot Makassar juga telah menggandeng pakar digitalisasi kepegawaian, Ir. H. Juwanda, untuk mendesain sistem digital berbasis kinerja.
Dengan dukungan penuh dari BKN dan langkah konkret Pemkot, Makassar siap menjadi rujukan nasional dalam reformasi kepegawaian yang objektif dan transparan.
