SudutMakassar.id, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar bergerak cepat menyelesaikan persoalan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025 yang masih menyisakan 858 siswa belum tertampung di sekolah negeri.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, menerima audiensi Komisi D DPRD Makassar di Kantor Balai Kota, Kamis (24/7/2025), guna membahas solusi konkret.
Pertemuan tersebut dipimpin Ketua Komisi D, Ari Ashari Ilham, didampingi anggota DPRD lainnya, serta Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Achi Soleman.
“Pemkot Makassar berkomitmen memastikan tidak ada satu pun anak yang tertinggal dari hak pendidikannya hanya karena tidak tertampung di sekolah negeri,” tegas Munafri.
Untuk mengatasi ketimpangan kuota, Pemkot mengoptimalkan sekolah yang masih memiliki daya tampung dan membuka peluang kolaborasi dengan sekolah swasta.
Langkah cepat juga dilakukan dengan mengirim langsung Kepala Dinas Pendidikan ke Kementerian di Jakarta, untuk memastikan penambahan rombongan belajar (rombel) disertai pengakuan Dapodik.
“Kita tidak ingin ada lagi siswa tanpa Dapodik karena salah prosedur. Semua harus tertangani sejak awal,” lanjut Munafri.
Munafri juga mengkritisi praktik penempatan siswa berdasarkan intervensi eksternal. Menurutnya, sistem zonasi harus berjalan adil tanpa pengaruh “orang kuat”.
Sementara itu, DPRD mendukung penuh langkah Pemkot. Namun, mereka menyoroti ketimpangan akses pendidikan di wilayah Mamajang, Mariso, dan Tamalate.
“Kami dorong penambahan armada transportasi pelajar di wilayah terbatas. Sekolah jauh tak boleh jadi penghalang,” ujar Ari.
Ari juga mendukung kerja sama strategis dengan sekolah swasta. DPRD dan Pemkot akan membahas kemungkinan subsidi pembiayaan bagi siswa yang tertampung di sekolah swasta.
Kepala Disdik, Achi Soleman, mengungkapkan saat ini masih ada 858 siswa belum tertampung. Sekolah favorit seperti SMP 1, 3, 8, 13, 23, 24, dan 33 telah penuh, namun banyak sekolah lain masih memiliki kuota.
Sebagai solusi jangka panjang, DPRD juga mendorong pembangunan sekolah baru di kawasan padat dan pemekaran wilayah.
“SPMB ini bukan sekadar agenda tahunan, tetapi cerminan keadilan pendidikan di Kota Makassar,” tutup Ari.
