SudutMakassar.id, MAKASSAR – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh anak dari keluarga prasejahtera mendapatkan akses pendidikan yang setara.
Komitmen tersebut disampaikan saat menerima audiensi Komite Perjuangan Rakyat Miskin (KPRM) di Ruang Wakil Wali Kota, Balai Kota Makassar, pada Rabu (2/7/2025).
Dalam pertemuan itu, KPRM menyampaikan keresahan warga terkait PPDB 2025, khususnya pada jalur domisili dan afirmasi di tingkat PAUD, SD, dan SMP. Banyak keluarga miskin mengalami kesulitan akibat minimnya informasi dan keterbatasan akses teknologi.
Aliyah Mustika Ilham merespon secara langsung dan penuh empati. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan satu pun anak tertinggal dari pendidikan karena faktor ekonomi atau teknologi.
“Pemerintah hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai jembatan agar semua anak bisa sekolah. Saya sangat menghargai aspirasi ini dan akan mengawal prosesnya,” ujar Aliyah.
Aliyah juga menjelaskan bahwa PPDB di Makassar kini berbasis digital, sehingga masyarakat perlu memahami sistem daring. Namun ia mengakui, tidak semua warga memiliki kapasitas teknologi yang sama. Karena itu, pemerintah akan memperkuat sosialisasi dan pendampingan secara langsung di lapangan.
“Kami tidak hanya fokus pada sistem, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial warga. Pemerintah harus hadir memberikan solusi,” tambahnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, turut menjelaskan bahwa jalur PPDB dimulai dari domisili, lalu afirmasi, dan mutasi. Ia menyarankan agar warga tidak hanya mendaftar di satu sekolah untuk menghindari penumpukan.
Jalur afirmasi, kata Achi, memberikan kuota khusus bagi penerima PKH dan penyandang disabilitas yang terdaftar di sistem TKS. Untuk jenjang SD, setiap kelas menyediakan kuota afirmasi hingga 28 anak.
Achi juga menyoroti kehadiran 30 Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai alternatif pendidikan nonformal. SKB ini melayani anak putus sekolah dengan pelatihan seperti menjahit, seni, hingga olahraga.
Sekretaris Dinas Sosial, I Nyoman Aria Purnabhawa, menambahkan bahwa pada tingkat SMP, tersedia kuota afirmasi untuk 150 siswa yang telah terverifikasi dalam TKS.
Audiensi ini berlangsung secara terbuka dan konstruktif. Perwakilan KPRM mengapresiasi keterbukaan Wakil Wali Kota dan berharap dialog seperti ini terus berlanjut agar solusi pendidikan di lapangan bisa lebih merata dan berkeadilan.
Pertemuan turut dihadiri Kepala Badan Kesbangpol Fathur Rahim, Kadis Pendidikan Achi Soleman, dan Sekretaris Dinsos I Nyoman Aria Purnabhawa. Sementara dari KPRM hadir Nurlina (Koordinator), Ramlah (Sekretaris), Dg Caya (Penasehat), serta perwakilan divisi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
