SudutMakassar.id, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar kembali membuktikan komitmennya dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak. Selain itu, Pemkot juga mengutamakan gender dalam berbagai sektor pembangunan. Tahun lalu, Pemkot meraih predikat Parahita Ekapraya (PPE) kategori Nindya pada evaluasi nasional. Kini, Makassar memperoleh kategori Nindya dalam evaluasi Kota Layak Anak (KLA) tahun 2025.
Penghargaan itu diumumkan saat Dialog dan Rapat Sinkronisasi Program Prioritas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI di Baruga Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (23/5/2025) malam. Kota Makassar menjadi satu-satunya dari 24 kabupaten/kota di Sulsel yang meraih kategori tertinggi, sementara lima daerah lain memperoleh kategori Madya.
Pencapaian ini menunjukkan bahwa Pemkot Makassar berhasil mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender ke dalam kebijakan dan program pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan. Ketua TP PKK Makassar, Melinda Aksa, menegaskan bahwa Pemkot terus mengembangkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor, mulai dari keluarga hingga masyarakat.
Menurut Melinda, keluarga menjadi fondasi utama dalam pembinaan anak. Namun, dukungan dari seluruh elemen masyarakat dan instansi sangat diperlukan. Langkah ini sejalan dengan visi Makassar sebagai kota ramah perempuan dan anak serta bagian dari upaya menyongsong Indonesia Emas 2045.
Selain itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Arifah Choiri Fauzi, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia juga mengumumkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik tahun 2025 sebesar Rp505,6 juta untuk Makassar. Dana ini mendukung penguatan layanan pengaduan, edukasi masyarakat, serta program pencegahan kekerasan.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Ketua TP PKK Melinda Aksa, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Makassar, Achi Soleman, hadir dalam acara tersebut.
