SudutMakassar.id, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan sejumlah aspirasi pembangunan Kota Makassar kepada Komisi VII DPR RI. Aspirasi tersebut mencakup dukungan kebijakan untuk pengembangan industri, pembangunan infrastruktur, serta penguatan sektor kepulauan, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
Aspirasi itu disampaikan oleh wali kota yang akrab disapa Appi dalam Pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI bersama pemerintah provinsi dan kota di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (9/10/2026).
Appi menjelaskan bahwa Makassar memiliki posisi strategis sebagai pusat perdagangan barang dan jasa di kawasan Indonesia Timur.
Dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 7,04 persen, ia menilai penguatan ekosistem usaha dan investasi perlu didukung kebijakan yang memungkinkan industri berkembang di daerah.
“Kami tidak punya sumber daya alam, tapi kami punya letak geografis yang sangat menguntungkan. Kota ini menjadi kota yang sangat sentral, khususnya di ALKI II, sehingga pola perdagangan barang dan jasa menjadi backbone kami untuk tumbuh,” jelasnya.
Untuk itu, Appi menekankan pentingnya insentif bagi bahan baku yang masuk untuk diolah di daerah.
Menurutnya, kebijakan tersebut dapat membantu mendorong pertumbuhan industri di Makassar, termasuk industri garmen yang menghadapi tantangan tingginya biaya bahan baku.
“Yang kami inginkan untuk membangun industri dan turunan industri yang ada, harusnya ada kebijakan dari pemerintah juga untuk memberikan insentif terhadap barang masuk sebagai bahan baku untuk diolah di tempat kami,” jelasnya.
Di sektor pariwisata, Munafri meminta dukungan pembangunan sejumlah infrastruktur penunjang, termasuk gedung representatif untuk mendukung penyelenggaraan pertunjukan seni dan budaya masyarakat Makassar.
Selain itu, Pemerintah Kota Makassar yang kerap menjadi pusat kegiatan berskala nasional dan internasional membutuhkan gedung yang mampu mengakomodasi berbagai kegiatan dengan kapasitas ribuan orang.
“Beberapa tambahan infrastruktur, khususnya industri seni dan pagelaran. Di sini kami tidak punya satu tempat yang representatif untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan MICE yang cukup atau yang lebih spesifik,” ujarnya.
Appi juga menyampaikan bahwa Kota Makassar dikenal dengan kekayaan gastronominya. Selain itu, Pinisi telah diakui sebagai warisan budaya takbenda UNESCO.
Karena itu, ia berharap pemerintah pusat dapat mendorong gastronomi Makassar agar berpeluang diakui sebagai bagian dari warisan gastronomi UNESCO.
Lebih lanjut, Appi meminta dukungan pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan Makassar.
Ia mengatakan, akses dermaga sangat dibutuhkan untuk menunjang mobilitas masyarakat sekaligus mendukung pengembangan wisata bahari.
Namun, ia mengungkapkan bahwa kewenangan Pemerintah Kota Makassar dalam pembangunan infrastruktur di kawasan Kepulauan Spermonde masih terbatas sehingga pemerintah kota belum dapat melakukan intervensi secara leluasa.
“Kami cuma punya kewenangan yang di daratnya. Sementara pembangunan dermaga dan sebagainya itu kami tidak punya kewenangan ada di sana. Sehingga kalau bisa, kami diberikan akses untuk bisa membangun dermaga di pulau-pulau kami,” ungkapnya.
Melalui pertemuan tersebut, Appi berharap berbagai aspirasi yang disampaikan dapat memperoleh dukungan dan perhatian pemerintah pusat untuk mendorong pembangunan serta pertumbuhan ekonomi Kota Makassar.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI.
Menurutnya, kunjungan itu dilakukan untuk menghimpun informasi dan memperoleh gambaran faktual mengenai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, khususnya di sektor perindustrian dan pariwisata.
“Kami hadir dalam rangka menggali informasi dan memperoleh gambaran faktual dan catatan dan tantangan dan masalah yang dihadapi oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kota,” katanya. (*)
