SudutMakassar.id, MAKASSAR — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta jajaran camat dan lurah tidak lagi menjalankan kegiatan seremonial semata. Keberhasilan kerja juga tidak boleh hanya diukur dari banyaknya program yang terlaksana maupun besarnya serapan anggaran.
Menurut Munafri, orientasi kerja pemerintahan di tingkat wilayah harus bergeser dari sekadar menjalankan program menuju penciptaan public value dan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Munafri saat memimpin rapat koordinasi bersama seluruh camat dan lurah se-Kota Makassar di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Senin (5/10/2026).
Dalam arahannya, Munafri menekankan pentingnya perubahan paradigma pemerintahan dari government menuju governance, dan kini melangkah lebih jauh menuju impactful governance.
“Kepemimpinan kami saat ini adalah bagaimana government ini impactful. Bukan hanya governance, tetapi kita one step ahead, yaitu impactful governance. Pemerintahan yang berdampak langsung kepada masyarakat,” tegas Munafri.
Dia menjelaskan, perubahan tersebut bukan sekadar pergantian istilah atau teori pemerintahan. Paradigma baru itu harus diterjemahkan ke dalam cara camat dan lurah bekerja sehari-hari.
Pemerintah, kata Munafri, tidak boleh lagi hanya berperan sebagai pelaksana program. Pemerintah harus tampil sebagai orkestrator yang mampu menggerakkan berbagai pihak untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan masyarakat.
“Pemerintah itu hanya jadi pelaksana. Kita mau fokus ini bergeser, pemerintah sebagai orkestrator. Artinya, kita menjadi dirigen di dalam proses yang ada, memastikan keterlibatan masyarakat dan stakeholder lainnya,” jelasnya.
Munafri meminta camat dan lurah mengubah cara pandang terhadap keberhasilan setiap program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Jika sebelumnya ukuran keberhasilan sering kali berhenti pada terlaksananya kegiatan dan terserapnya anggaran, ke depan perhatian harus diarahkan pada outcome, manfaat, dan impact yang dihasilkan.
“Jangan sampai kegiatan itu hanya berlalu begitu saja. Kegiatan itu tidak hanya memberikan atau menghabiskan anggaran saja, setelah itu tahun depan diulangi lagi,” tuturnya.
“Yang kita harapkan adalah bagaimana program-program ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat yang ada di dalamnya,” sambung Appi.
Ia menegaskan, besarnya anggaran yang digunakan tidak otomatis menunjukkan keberhasilan sebuah program.
Karena itu, Munafri meminta setiap camat dan lurah memahami tujuan akhir dari setiap program yang dijalankan di wilayah masing-masing.
Menurut dia, pemerintah harus mampu menjawab satu pertanyaan mendasar: perubahan apa yang dihasilkan program tersebut bagi kehidupan masyarakat?
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa perubahan paradigma berikutnya menyangkut posisi masyarakat.
Munafri mengatakan, masyarakat tidak boleh lagi ditempatkan hanya sebagai penerima program pemerintah.
Warga harus dilibatkan sebagai co-creator atau pihak yang ikut menciptakan solusi bersama pemerintah.
“Masyarakat harus ikut sebagai co-creator bersama-sama dengan pemerintah. Artinya, masyarakat terlibat, dilibatkan untuk bersama-sama,” tegasnya.
Karena itu, ia meminta camat dan lurah tidak hanya bekerja dari balik meja. Munafri mengingatkan bahwa pemimpin wilayah harus turun langsung untuk melihat kondisi masyarakat, memahami persoalan yang terjadi, sekaligus memastikan program pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan warga.
Ia menilai, tidak cukup bagi seorang camat atau lurah hanya datang ke kantor pada pagi hari, menjalankan rutinitas administratif, kemudian pulang tanpa mengetahui persoalan yang terjadi di wilayahnya.
“Nah, ini yang harus kita ubah untuk memastikan peran-peran pemerintah, good governance menuju impactful governance, memberikan dampak langsung terhadap masyarakat,” imbuh Ketua IKA FH Unhas itu.
Pada kesempatan tersebut, orang nomor satu di Kota Makassar itu juga menyoroti pola kerja birokrasi yang masih sektoral.
Ia mencontohkan persoalan sampah di wilayah yang berbatasan antarkecamatan atau antarkelurahan. Menurutnya, persoalan di lapangan tidak boleh terhambat hanya karena batas administrasi.
“Misalnya ada persoalan sampah yang ada di sana, padahal cuma menyeberang. Satgas dari satu wilayah tidak mau ambil karena menganggap itu wilayah kecamatan lain. Kolaborasi dibutuhkan bersama-sama,” katanya.
Mantan CEO PSM itu meminta camat membangun komunikasi lintas wilayah dan tidak menjadikan batas administratif sebagai alasan untuk membiarkan persoalan masyarakat.
“Pak Camat tinggal menelepon Pak Camat, ada sampah kita kerja sama-sama. Saya pikir ini sesuatu yang sangat simpel untuk kita laksanakan,” tuturnya.
Menurut Munafri, pola kolaborasi seperti itu merupakan bagian penting dari impactful governance. Perubahan paradigma juga harus menyentuh budaya kerja aparatur.
Ia mengingatkan bahwa tugas camat dan lurah tidak berhenti pada kehadiran, absensi, maupun penyelesaian administrasi. Kepatuhan administratif harus dibarengi dengan integritas, inovasi, dan akuntabilitas.
“Datang, absen, terima gaji, selesai. Padahal yang dibutuhkan adalah dari diangkat menjadi lurah atau camat, lalu diberikan hak-hak yang melekat pada dirinya, harusnya di sana dibangun integritas untuk memastikan sebagai contoh kepada seluruh bawahan yang ada di sana,” sindir Wali Kota.
Appi juga menekankan pentingnya bagi para pemimpin wilayah untuk menciptakan inovasi yang benar-benar memberikan kemudahan dan manfaat bagi masyarakat.
Namun, inovasi tersebut tidak boleh berhenti pada kegiatan atau produk semata. Harus ada hasil yang benar-benar dapat dirasakan warga.
Ia mengatakan, yang dibutuhkan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk melakukan inovasi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat di wilayahnya.
“Dan inovasi ini bukan cuma output, tetapi outcome yang harus muncul di sana,” jelasnya.
Selain inovasi, Munafri menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap program.
Ia mengingatkan agar bantuan atau kegiatan yang diberikan kepada masyarakat tidak berhenti pada proses penyaluran, tetapi juga harus dipastikan keberlanjutannya.
Ia mencontohkan bantuan kandang ayam kepada masyarakat. Program semacam itu harus direncanakan sejak awal, mulai dari bagaimana bantuan tersebut dikelola, apakah benar-benar dimanfaatkan, bagaimana penerima dipilih, hingga bagaimana dampaknya terhadap ekonomi keluarga.
“Pada saat turun ke masyarakat untuk membagi-bagi, tidak boleh berbeda-beda. Ini harus kita pastikan,” terang Munafri.
Karena itu, Appi meminta setiap camat dan lurah memiliki visi yang jelas dalam mengelola wilayahnya. Program pemerintah, menurut dia, harus hadir sebagai solusi, bukan sekadar memenuhi daftar kegiatan tahunan.
Dalam arahannya, Munafri juga menyoroti meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemkot Makassar.
Wali Kota mengatakan, masyarakat saat ini tidak lagi cukup hanya mendapatkan pelayanan administratif biasa.
Harapan publik telah berkembang menjadi tuntutan terhadap pelayanan yang lebih cepat, mudah, adil, transparan, berkualitas, dan bermakna. Karena itu, ukuran keberhasilan pemerintah harus ikut berubah.
“Pemerintah tidak boleh lagi berhenti hanya pada tahap input, output, atau sekadar outcome. Indikator keberhasilan sejati terletak pada public value dan impact yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelasnya.
Munafri menilai perubahan tersebut harus dimulai dari wilayah karena camat dan lurah merupakan jajaran pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Munafri juga mengingatkan jajaran camat dan lurah untuk menjaga fokus kerja hingga akhir hari.
Ia berharap seluruh kegiatan di wilayah sudah dapat ditangani sejak pagi sehingga pada siang hingga sore hari jajaran dapat berfokus pada pengawasan, evaluasi, dan memastikan pekerjaan berjalan sesuai target.
“Saya berharap seluruh kegiatan di wilayah sudah selesai dari tadi pagi, sehingga saat ini sudah sisa kontrol yang dijalankan,” harapnya.
Appi juga mengingatkan pentingnya menjaga fokus kerja, terutama pada jam-jam ketika konsentrasi aparatur mulai menurun.
Menurut Munafri, pengawasan terhadap program diperlukan agar setiap kegiatan yang telah dilakukan benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Karena itu, ia meminta camat dan lurah terus mengevaluasi hasil program, bukan hanya melaporkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan.
“Yang kita mau adalah kegiatan yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Sehingga memang dibutuhkan penjelasan yang berulang-ulang kali harus disampaikan,” tuturnya.
Munafri menegaskan, transformasi menuju impactful governance menjadi bagian penting dari arah kepemimpinan Pemerintah Kota Makassar dalam lima tahun ke depan.
Intinya, kata dia, pemerintah tidak lagi boleh hanya bertanya berapa banyak program yang telah dilaksanakan, tetapi harus mampu menjawab seberapa besar perubahan dalam kehidupan masyarakat yang dihasilkan dari program tersebut.
Paradigma inilah yang diminta Munafri untuk diterapkan oleh seluruh camat dan lurah dalam setiap pekerjaan di wilayah masing-masing.
“Sehingga kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat dan pembangunan tidak berhenti sebagai kegiatan administratif semata,” tukas Appi. (*)
