SudutMakassar.id, MAKASSAR – Satu tahun kepemimpinan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham mencatatkan capaian signifikan di bidang ekonomi dan stabilitas harga.
Data Bank Indonesia menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kota Makassar melampaui rata-rata nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan, sementara inflasi tetap terkendali dalam rentang sasaran nasional.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Ricky Satria, menyampaikan bahwa pada kuartal III 2025 ekonomi Makassar tumbuh sebesar 5,39 persen (year on year). Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional sebesar 5,01 persen dan Sulawesi Selatan sebesar 5,04 persen.
“Artinya, Makassar tumbuh lebih tinggi dari rata-rata nasional dan provinsi. Ini capaian yang patut diapresiasi,” ujarnya saat refleksi satu tahun kepemimpinan pasangan Munafri–Aliyah di Lapangan Karebosi, Jumat (20/2/2026).
Dampak Nyata: Kemiskinan dan Pengangguran Menurun
Ricky menjelaskan, pertumbuhan ekonomi tersebut bukan sekadar angka statistik. Dampaknya mulai dirasakan masyarakat, ditandai dengan penurunan tingkat kemiskinan dari 4,97 persen pada 2024 menjadi 4,43 persen pada 2025.
Tingkat pengangguran juga mengalami penurunan dari 9,71 persen menjadi 9,6 persen pada periode yang sama.
“Ini pertumbuhan yang mulai terasa dampaknya, meski baru satu tahun. Tantangannya adalah menjaga stabilitas dan keberlanjutan,” jelasnya.
Inflasi 1,19 Persen, Lebih Rendah dari Nasional
Dari sisi stabilitas harga, inflasi Kota Makassar pada 2025 tercatat sebesar 1,19 persen. Angka ini berada dalam rentang kendali nasional 2,5 persen ±1 persen, serta lebih rendah dibandingkan inflasi nasional (2,92 persen) dan Sulawesi Selatan (2,8 persen).
Menurut Ricky, pengendalian inflasi dilakukan melalui langkah konkret, salah satunya program Gerakan Pangan Murah yang tersebar di berbagai titik kota.
“Makassar menjadi kota pertama di Sulawesi Selatan yang menerapkan pembayaran nontunai pada Gerakan Pangan Murah. Ini kombinasi kebijakan sosial dan digitalisasi,” ungkapnya.
Digitalisasi Dorong PAD dan Reformasi Tata Kelola
Transformasi digital menjadi salah satu pilar utama dalam satu tahun kepemimpinan Munafri–Aliyah. Lebih dari 70 persen ASN Kota Makassar kini menggunakan mobile banking dan QRIS, menjadikan aparatur sebagai role model transaksi digital.
Program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) juga mempercepat pembayaran nontunai untuk retribusi parkir, pasar tradisional, terminal, hingga layanan PDAM.
“Ini bukan sekadar inovasi, tetapi reformasi tata kelola. Digitalisasi meningkatkan transparansi sekaligus mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegas Ricky.
Kolaborasi Pemkot Makassar dengan Bank Sulselbar dan perbankan lainnya melalui Cash Management System turut memperkuat sistem keuangan daerah.
Makassar Kian Dinamis dan Berdaya Saing
Selain pertumbuhan ekonomi dan inflasi terkendali, dinamika kota semakin hidup melalui event olahraga, festival kuliner, komunitas, hingga ekonomi kreatif. Aktivitas tersebut mendorong perputaran ekonomi sektor hotel, restoran, UMKM, transportasi, dan pelaku kreatif.
“Makassar bukan hanya kota perdagangan dan budaya, tetapi juga kota wisata dan urban lifestyle yang semakin digital,” katanya.
Ricky menegaskan, empat faktor utama mendorong capaian ini, yakni digitalisasi ASN, implementasi ETPD, kolaborasi perbankan, serta konsistensi kebijakan pengendalian inflasi.
“Semua ini bukti kerja sama, inovasi, dan transformasi yang dimulai dari manusia hingga sistem,” pungkasnya.
