SudutMakassar.id, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam upaya menata wajah kota yang bersih, tertib, dan berestetika. Komitmen tersebut mendapat dukungan penuh dari Komisi V DPR RI serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang.
Dukungan itu mencakup penataan trotoar, kanal, serta kawasan pinggiran sungai, sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya penataan infrastruktur perkotaan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, kenyamanan warga, dan citra kota berkelanjutan.
Komitmen kolaborasi tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang digelar di Balai Kota Makassar, Jumat (6/2/2026). Rapat dihadiri Anggota Komisi V DPR RI asal Sulawesi Selatan Hamka B. Kady, Kepala BBWS Pompengan Jeneberang Heriantono Waluyadi, serta perwakilan Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan Sulawesi Selatan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.
Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B. Kady, menegaskan kesiapan pihaknya bersama jajaran balai teknis Kementerian PU untuk mendukung penuh program penataan kanal yang diinisiasi Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin.
“Penataan kanal ini bukan hanya soal fungsi teknis pengendalian banjir, tetapi juga bagaimana meningkatkan estetika kota dan menyelaraskan dengan rencana Pemkot Makassar,” ujar Hamka.
Ia menambahkan, penataan tersebut juga mencakup penertiban aktivitas jual beli di trotoar dan sekitar kanal agar ruang publik dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
“Bagaimana kita menjadikan Makassar lebih indah, tertib, dan nyaman bagi masyarakat,” lanjutnya.
Hamka mengungkapkan, pada hari yang sama dirinya bersama Kepala BBWS Pompengan Jeneberang dan Kepala Balai Cipta Karya Sulawesi Selatan juga melakukan pertemuan langsung dengan Wali Kota Makassar untuk membahas pembangunan kota secara terintegrasi.
“Kita berdiskusi bagaimana Makassar dibangun secara menyeluruh, agar seluruh program pusat dan daerah bisa tersinkronisasi,” jelas politisi Partai Golkar itu.
Menurut Hamka, penataan kawasan kanal dan ruang publik merupakan bagian dari upaya menjawab arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di kawasan pinggiran sungai dan kanal.
“Ini arahan Presiden. Kita harus menjaga kebersihan kanal dan menata kota dengan baik,” tegasnya.
Ia menekankan, sinkronisasi program pusat dan daerah sangat penting, terutama dalam menghadapi musim hujan, guna meminimalkan potensi banjir dan permasalahan lingkungan.
Hamka juga membeberkan sejumlah program prioritas yang sejalan dengan agenda Pemkot Makassar dan Komisi V DPR RI, mulai dari penanganan sampah, pemenuhan air bersih, hingga penataan kawasan perkotaan.
“Makassar harus bersih dari sampah, air bersihnya cukup, dan tata kotanya tertata rapi. Ini sangat sejalan dengan program prioritas Pak Wali Kota,” ungkapnya.
Ia menambahkan, sebagian besar kanal di Makassar berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui BBWS. Karena itu, pemeliharaan kanal harus dilakukan secara optimal agar tidak dipenuhi sampah maupun aktivitas yang mengganggu fungsi dan keindahannya.
“Kita ingin kanal-kanal di Makassar terpelihara dengan baik. Tidak lagi air hitam, penuh sampah, trotoar dipenuhi pedagang, atau bangunan liar,” ujarnya.
Hamka optimistis, melalui kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Makassar, penataan infrastruktur dan lingkungan kota dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyambut baik dukungan dan komitmen kolaborasi dari Komisi V DPR RI serta jajaran balai teknis kementerian.
“Kami sangat mengapresiasi dukungan yang diberikan, khususnya dalam penataan permukiman, pinggiran jalan, dan aliran sungai. Banyak kewenangan yang memang harus dibahas lintas sektor,” kata Munafri.
Pria yang akrab disapa Appi itu menjelaskan, kolaborasi lintas sektor difokuskan pada isu-isu strategis perkotaan, termasuk pengelolaan dan kebersihan kanal, penataan pinggiran sungai, serta pengelolaan IPAL Losari.
“Bagaimana menjaga kebersihan kanal, pola penataannya, sampai pengelolaan IPAL Losari menjadi perhatian bersama,” jelasnya.
Selain itu, penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di atas trotoar juga menjadi salah satu pembahasan penting. Menurut Munafri, langkah tersebut dilakukan untuk melindungi hak pejalan kaki dan memastikan fungsi trotoar tetap optimal.
“Penataan PKL di atas trotoar kita bahas bersama, agar hak-hak pejalan kaki bisa kita hormati,” tutupnya.
Di sisi lain, Kepala BBWS Pompengan Jeneberang Heriantono Waluyadi menegaskan komitmen pihaknya untuk terus memperkuat koordinasi dengan Pemkot Makassar dalam pemeliharaan dan penataan kanal hingga tahun 2026.
“Kami terus berproses untuk kolaborasi penataan dan pembersihan kanal. Ini sudah berjalan sejak tahun-tahun sebelumnya dan akan kami lanjutkan hingga 2026,” ujarnya.
Ia menambahkan, BBWS juga melakukan koordinasi terkait pengoperasian pintu air dan pompa di kanal-kanal utama. Menurutnya, kanal yang bersih akan memastikan fungsi drainase berjalan optimal dan mampu mengurangi potensi genangan saat musim hujan.
“Kalau kanal terjaga kebersihannya, fungsi drainase bisa berjalan sesuai kapasitas desain,” pungkas Heriantono. (*)
