SudutMakassar.id, JAKARTA – Komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat sinergi dengan Pemerintah Pusat terus diwujudkan melalui langkah-langkah strategis dan terukur. Hal tersebut kembali ditunjukkan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dengan melakukan pertemuan bersama Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri RI, Dr. Drs. Agus Fatoni, di Jakarta.
Pertemuan ini menjadi bagian dari rangkaian agenda strategis Wali Kota Makassar dalam memastikan kebijakan fiskal daerah selaras dengan regulasi nasional, sekaligus menjawab tantangan pembangunan perkotaan yang semakin kompleks.
Di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin, Pemerintah Kota Makassar terus mengintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan kementerian serta lembaga strategis guna memperkuat tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah.
“Kami bertemu dengan Pak Agus Fatoni untuk mendiskusikan sejumlah hal strategis terkait keberlanjutan pembangunan Kota Makassar,” ujar Munafri, Rabu (28/1/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Munafri didampingi Kepala Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kota Makassar Andi Ardi Rahadian serta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar Andi Asminullah. Kehadiran jajaran perangkat daerah ini menegaskan keseriusan Pemkot Makassar dalam memperkuat fondasi keuangan daerah yang akuntabel dan berkelanjutan.
Munafri menjelaskan, pembahasan bersama Ditjen Bina Keuangan Daerah mencakup konektivitas kebijakan fiskal pusat dan daerah, termasuk dukungan Pemerintah Pusat terhadap pembangunan Kota Makassar.
“Kami membahas bagaimana menjaga dan mengelola keuangan daerah agar tetap akuntabel, berkelanjutan, serta berpihak pada percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik,” jelasnya.
Pembahasan difokuskan pada sistem dan skema pengelolaan keuangan daerah ke depan agar alokasi anggaran tepat sasaran, sesuai kebutuhan riil daerah, serta mendukung program prioritas pembangunan.
Selain itu, Munafri juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Pemerintah Pusat pada tahun anggaran 2026. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi tantangan sekaligus dorongan bagi daerah untuk lebih inovatif dalam mengelola APBD.
“Dengan kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat, kami di daerah dituntut lebih cermat, efektif, dan inovatif dalam mengelola APBD agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal,” ungkapnya.
Pertemuan ini juga membahas mekanisme perubahan nama Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) milik Pemerintah Kota Makassar, termasuk skema keuangan serta penyertaan modal yang akan diterapkan, guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai regulasi dan memperkuat kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Agenda strategis lainnya adalah undangan resmi kepada Dirjen Bina Keuangan Daerah untuk berkunjung ke Kota Makassar. Munafri berharap Agus Fatoni dapat memberikan arahan langsung serta pembekalan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan berbasis kinerja.
“Kami berharap Pak Dirjen berkenan berkunjung ke Makassar untuk memberikan penguatan dan pemahaman kepada ASN terkait pengelolaan keuangan daerah,” tuturnya.
Munafri juga meminta arahan terkait pengelolaan dan penataan direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai salah satu BUMD strategis dalam pelayanan dasar masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menyatakan dukungannya terhadap upaya Pemkot Makassar dalam mengoptimalkan pengelolaan APBD dan memperkuat kapasitas fiskal daerah.
“Kami mendukung optimalisasi APBD, termasuk melalui pemanfaatan aset daerah dan penguatan BUMD, sepanjang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Agus Fatoni.
Ia menambahkan, optimalisasi keuangan daerah dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan strategis, termasuk kerja sama dengan pihak ketiga dalam mengelola sektor-sektor potensial.
“Kolaborasi pemerintah daerah dengan pihak lain dapat menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi belanja daerah sekaligus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar juga melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Dr. Cheka Virgowansyah, sebagai bagian dari rangkaian penguatan sinergi pusat dan daerah.
Rangkaian pertemuan tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memastikan kebijakan daerah sejalan dengan arah kebijakan nasional, guna mendorong tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang efektif, adaptif, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (*)
