SudutMakassar.id, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar menyatakan dukungan penuh terhadap program strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, khususnya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan penguatan pendidikan pemilih sebagai bagian dari persiapan menuju Pemilu 2029.
Dukungan tersebut disampaikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat menerima audiensi jajaran KPU Kota Makassar di Balai Kota, Kamis (22/1/2026). Pertemuan itu membahas rencana pelaksanaan program serta sinergi yang dibutuhkan antara KPU dan pemerintah daerah.
Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kota Makassar, Hambalie, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah menjalankan program pemutakhiran data pemilih berkelanjutan guna memastikan akurasi dan validitas daftar pemilih.
“Kami membutuhkan dukungan Pemerintah Kota Makassar, khususnya melalui instruksi kepada camat dan lurah, agar pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dapat berjalan optimal di seluruh wilayah,” ujar Hambalie.
Selain itu, Hambalie memaparkan program KPU Mengajar sebagai bagian dari pendidikan pemilih. Selama ini, program tersebut masih menyasar pelajar tingkat SMA yang berada dalam kewenangan KPU Provinsi. Ke depan, KPU Kota Makassar mendorong perluasan sasaran, terutama bagi generasi pemilih Pemilu 2029 yang saat ini masih berada di bangku SMP dan berada di bawah kewenangan pemerintah kota.
“Kami juga memiliki segmentasi pemilih di tingkat kelurahan. Karena itu, KPU ingin turun langsung untuk mendorong masyarakat agar semakin melek demokrasi dan memahami hak serta kewajibannya sebagai pemilih,” jelasnya.
Hambalie turut mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilihan RT dan RW yang diinisiasi Pemerintah Kota Makassar. Menurutnya, hal tersebut menjadi indikator positif tumbuhnya kesadaran demokrasi di tingkat akar rumput yang perlu terus diperkuat melalui kolaborasi berkelanjutan.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menekankan pentingnya penyusunan konsep besar bersama sebelum program dijalankan secara teknis. Ia mengusulkan pelaksanaan rapat koordinasi lintas sektor guna menyamakan persepsi dan memastikan dukungan seluruh pemangku kepentingan.
“Agar program ini berjalan efektif, kita perlu menyepakati konsep besarnya terlebih dahulu. Kita gelar pertemuan sebelum Ramadan, libatkan semua pihak, sehingga arah dan dukungannya jelas,” ujar Munafri.
Munafri menyatakan akan menginstruksikan jajaran terkait, termasuk camat dan lurah, serta memastikan sinergi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam mendukung pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
Ia juga menegaskan perlunya koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mendukung pendidikan pemilih di tingkat SMP, serta melibatkan Kesbangpol, partai politik, tokoh masyarakat, dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dalam satu forum koordinasi terpadu.
“Saya ingin satu kali rapat besar yang melibatkan KPU, partai politik, Disdukcapil, camat, lurah, dan OPD terkait. Setelah itu, baru diturunkan secara teknis ke masing-masing sektor,” tegasnya.
Menurut Munafri, sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam memperkuat kualitas demokrasi di Kota Makassar secara berkelanjutan.
“Ini bagian dari pendewasaan demokrasi. Jika semua dipersiapkan sejak sekarang, kualitas partisipasi masyarakat ke depan akan jauh lebih baik,” tutupnya.
Audiensi tersebut diharapkan menjadi langkah awal penguatan kolaborasi antara KPU dan Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan di Kota Makassar. (*)
