SudutMakassar.id, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat komitmen pembangunan inklusif dengan memastikan kawasan kepulauan menjadi bagian integral dari agenda pembangunan kota.
Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan perguruan tinggi sebagai mitra strategis dalam perumusan kebijakan berbasis riset dan data.
Komitmen ini mengemuka dalam audiensi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin (Unhas) bersama Pemerintah Kota Makassar yang digelar di Kantor Balai Kota Makassar, Senin (19/1/2026).
Audiensi tersebut menjadi ruang dialog akademik dan pemerintahan dalam rangka penyampaian policy brief berjudul “Pulau Tak Boleh Tertinggal: Penguatan Komitmen Tata Kelola Pulau yang Adaptif”.
Dalam pertemuan tersebut, pihak FISIP Unhas memaparkan sejumlah rekomendasi strategis terkait pengelolaan wilayah kepulauan yang berkelanjutan, adaptif terhadap perubahan lingkungan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat pulau.
Policy brief tersebut disusun sebagai respons atas tantangan pembangunan kawasan kepulauan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses layanan dasar, infrastruktur, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan.
Akademisi FISIP Unhas, Andi Ahmad Yani, menegaskan pentingnya pendekatan multidimensi dalam pengelolaan pembangunan kawasan kepulauan di Kota Makassar.
Menurutnya, pada tahun-tahun sebelumnya, kebijakan pembangunan pulau cenderung menggunakan pendekatan one size fits all, di mana satu model kebijakan diterapkan secara seragam di pulau-pulau Kecamatan Sangkarrang.
Padahal, setiap pulau memiliki karakteristik, permasalahan, dan sumber daya yang berbeda. Karena itu, melalui pertemuan ini ditawarkan model tata kelola pulau yang lebih kontekstual dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kami membahas pembangunan pulau ke depan. Kita tahu setiap pulau punya persoalan yang berbeda. Kita ingin pemerataan, sehingga proses pengambilan kebijakannya juga harus disesuaikan,” ujar Andi Ahmad Yani.
Ia menjelaskan bahwa FISIP Unhas mendorong penerapan pendekatan Island Policy Proofing, yakni mekanisme untuk memastikan setiap kebijakan publik benar-benar relevan dengan konteks pulau yang menjadi sasaran.
Dengan pendekatan tersebut, kebijakan diharapkan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Dengan policy proofing ini, kita memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar sesuai dengan konteks pulau,” tuturnya.
“Harapannya, persoalan dapat diselesaikan lebih efektif dan berdampak, sejalan dengan arahan Pak Wali Kota tentang impact governance,” sambungnya.
Ia juga memaparkan sejumlah isu krusial yang masih dihadapi masyarakat pulau, mulai dari keterbatasan akses transportasi, layanan kesehatan, pendidikan, air minum, hingga persoalan pengelolaan sampah.
Menurutnya, persoalan sampah menjadi isu paling mendesak karena berdampak langsung terhadap lingkungan laut dan kesehatan masyarakat.
“Sampah bukan hanya berdampak ke masyarakat, tapi juga ke lingkungan. Ikan memakan plastik, lalu kita mengonsumsi ikan tersebut.
Mikroplastik masuk ke tubuh manusia dan ini sangat berbahaya dalam jangka panjang,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menyebutkan adanya solusi inovatif berupa pemanfaatan sampah menjadi energi seperti bahan bakar solar. Riset terkait hal tersebut telah dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan dinilai berpotensi diadaptasi di kawasan kepulauan.
“Kalau ini diterapkan, selain mengurangi sampah, juga bisa membantu nelayan melalui subsidi energi,” katanya.
Andi Ahmad Yani menegaskan kesiapan FISIP Unhas untuk berkontribusi aktif melalui riset, pendampingan kebijakan, serta kolaborasi lintas disiplin dengan fakultas lain.
Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik kontribusi akademik Unhas dalam perumusan kebijakan pembangunan kepulauan.
Ia menegaskan pembangunan kawasan kepulauan merupakan bagian tak terpisahkan dari visi pembangunan Kota Makassar, khususnya dalam mewujudkan keadilan spasial dan pemerataan pembangunan antara daratan dan kepulauan.
“Kolaborasi dengan perguruan tinggi menjadi langkah penting agar kebijakan pemerintah memiliki dasar ilmiah yang kuat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat pulau,” ujarnya.
Munafri memastikan Pemkot Makassar menyiapkan sejumlah program strategis pada 2026, mulai dari penyediaan kapal transportasi laut, pengembangan dermaga, hingga pembangunan sekolah rakyat bagi anak-anak pulau.
“Mulai dari kapal, dermaga, hingga sekolah rakyat kita targetkan mulai berjalan tahun ini, meski konsepnya masih dimatangkan,” jelasnya.
Terkait lingkungan, Pemkot Makassar juga akan mengoptimalkan pengelolaan sampah di pulau dengan pemanfaatan insinerator sesuai standar ramah lingkungan.
“Kita maksimalkan sesuai standar, bukan sekadar pembakaran, agar persoalan sampah di pulau bisa tertangani lebih baik,” pungkasnya.(*)
