SudutMakassar.id, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat sinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Makassar guna mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, berkualitas, serta berdaya saing tinggi.
Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi antara Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dengan jajaran KKP yang berlangsung di Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (8/1/2026). Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan program pusat dan daerah, khususnya dalam penguatan pengawasan mutu serta percepatan hilirisasi produk perikanan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPPMHKP Makassar, Mohammad Zamrud, menjelaskan bahwa audiensi ini merupakan bentuk komitmen KKP dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kota Makassar, sekaligus menyampaikan perubahan nomenklatur dan penguatan tugas kelembagaan sesuai regulasi terbaru.
Perubahan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2025 yang berlaku efektif sejak 31 Desember 2025, di mana fungsi karantina dihapus dan peran pengendalian serta pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan diperkuat.
“Tujuan kami hadir di sini adalah menyatakan komitmen untuk mendukung pembangunan kelautan dan perikanan di Kota Makassar. Saat ini kelembagaan kami bukan lagi karantina, tetapi menjadi Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan,” ujar Zamrud.
Ia menegaskan, KKP Makassar fokus pada penguatan hilirisasi produk perikanan, terutama peningkatan mutu dan keamanan hasil perikanan agar memiliki nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi di pasar nasional hingga internasional.
“Kami berharap Pemerintah Kota Makassar bersama OPD teknis dapat berkolaborasi meningkatkan mutu dan keamanan produk perikanan. Kami juga siap mendukung melalui pembentukan tim terpadu, tim teknis, maupun gugus tugas sesuai kebutuhan,” jelasnya.
Zamrud juga memaparkan kewenangan baru KKP Makassar dalam sertifikasi penjaminan mutu dari hulu ke hilir, mulai dari penanganan ikan di atas kapal, budidaya, pembenihan, unit pengolahan, hingga sertifikasi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).
“Sejak akhir 2024, kewenangan sertifikasi telah dilimpahkan penuh kepada kami. Saat ini terdapat sembilan jenis sertifikasi yang kami tangani. Kami berharap Makassar dapat menjadi wilayah percontohan sertifikasi mutu hasil kelautan dan perikanan,” tambahnya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan komitmen Pemkot Makassar dalam mengoptimalkan potensi kelautan sebagai kekuatan utama kota maritim. Ia menyambut baik kolaborasi dengan KKP, terutama yang berkaitan langsung dengan penguatan peran Dinas Perikanan dan Pertanian.
“Saya menyambut baik kolaborasi ini. Saya berharap eksplorasi terhadap produk-produk kelautan kita benar-benar dimaksimalkan karena ini menyangkut langsung kesejahteraan nelayan dan ekonomi daerah,” ujar Munafri.
Munafri menilai, sebagai kota pesisir, Makassar memiliki potensi sumber daya laut yang melimpah namun belum sepenuhnya dioptimalkan. Ia mencontohkan sejumlah pengembangan perikanan, termasuk kegiatan ekspor dan inovasi produk kelautan, yang telah menunjukkan hasil positif.
“Banyak potensi yang bisa kita eksplor dari laut kita. Ini harus dibarengi dengan penguatan hilirisasi dan inovasi produk olahan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti maraknya produk pangan ultra processed food, sementara Makassar memiliki bahan baku laut berkualitas tinggi yang dapat diolah menjadi produk sehat dan bernilai ekonomi.
Selain hilirisasi, Munafri menekankan pentingnya menghidupkan kembali gerakan gemar makan ikan, khususnya melalui sosialisasi di sekolah-sekolah, guna membentuk pola konsumsi sehat sejak dini.
“Kalau tidak kita dorong dari sekarang, anak-anak kita akan terus terpapar makanan yang tidak sehat. Ikan adalah solusi pangan sehat yang kita miliki,” tambahnya.
Munafri berharap kolaborasi antara Pemkot Makassar dan KKP dapat berjalan berkelanjutan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan bersama di lapangan.
“Kalau ada kegiatan yang harus dilakukan secara bersama, kami siap melakukannya demi kemajuan sektor perikanan dan kesejahteraan nelayan,” pungkasnya. (*)
