SudutMakassar.id, MAKASSAR — Menjelang pelaksanaan berbagai program strategis Pemerintah Kota Makassar pada tahun 2026, Wali Kota Makassar Munafri menegaskan pentingnya penguatan integritas, transparansi, dan akuntabilitas di seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Infrastruktur yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, bertajuk “Membangun Sinergitas SKPD dalam Penyelenggaraan Program Pembangunan Perkotaan yang Berdaya Saing, Akuntabel, Bersih, dan Responsif”, di Hotel Aston Makassar, Selasa (23/12/2025).
Kegiatan ini menghadirkan langsung Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Johanis Tanak, sebagai narasumber utama, guna memberikan penguatan dan arahan strategis kepada pimpinan SKPD Pemkot Makassar.
“Kita menyelenggarakan kegiatan ini untuk mendengarkan secara langsung arahan dan pandangan dari Pimpinan KPK, sebagai bekal penting dalam menjalankan roda pemerintahan yang bersih dan profesional,” ujar Munafri.
Munafri mengibaratkan agenda pembangunan Kota Makassar ke depan seperti sebuah kendaraan yang akan melaju kencang. Namun, sebelum itu, sistem pengendalian dan integritas harus dipastikan berfungsi optimal.
“Kalau kita ibaratkan mobil yang akan lari kencang, maka remnya harus dipastikan pakem. Keselamatan dan kepastian hukum menjadi prioritas sebelum kita benar-benar tancap gas, karena tahun 2026 kita akan berlari sangat cepat,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap batasan kewenangan, potensi risiko hukum, serta wilayah abu-abu dalam pengambilan kebijakan agar seluruh program berjalan sesuai koridor peraturan perundang-undangan.
“Persiapan ini harus benar-benar proper. Kita harus memahami mana yang boleh dan tidak boleh, sehingga hal-hal yang abu-abu bisa dipertegas menjadi hitam atau putih,” lanjut Munafri.
Lebih jauh, Munafri mengingatkan bahwa persoalan hukum dalam pemerintahan tidak boleh terjadi secara individual, melainkan harus menjadi tanggung jawab kolektif dan berjenjang dalam sistem pemerintahan.
Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi mampu memberi dampak nyata terhadap pola kerja, pengambilan keputusan, dan pencapaian target pembangunan Kota Makassar.
“Saya berharap kegiatan ini benar-benar memberi dampak nyata terhadap apa yang akan kita lakukan sebagai sebuah tim, demi mencapai tujuan dan target pembangunan Kota Makassar,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menegaskan bahwa penguatan kelembagaan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.
“Pembangunan infrastruktur tidak hanya soal fisik, tetapi juga penguatan kelembagaan yang mampu bekerja secara bersih, berdaya saing, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Inilah kunci mewujudkan Kota Makassar yang tertata, maju, dan berpihak pada kepentingan publik,” ujar Aliyah.
Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas, seiring percepatan pelaksanaan program strategis tahun 2026.
