SudutMakassar.id, MAKASSAR — Di hadapan jajaran perangkat daerah, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa tahun 2026 menjadi momentum penting sekaligus tahun pembuktian bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menerjemahkan visi pembangunan Kota Makassar.
Seluruh program dan kegiatan yang dirancang tidak lagi sekadar memenuhi rutinitas anggaran, melainkan harus benar-benar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta mampu menghadirkan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Penegasan tersebut menjadi penanda bahwa arah pembangunan Kota Makassar memasuki fase yang lebih terukur, berorientasi hasil, dan berbasis kebutuhan riil warga.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menekankan bahwa seluruh program dan kegiatan pemerintah kota harus selaras dengan RPJMD, serta tidak berhenti pada kegiatan simbolik maupun seremonial belaka.
“Penegasan ini saya sampaikan kepada jajaran perangkat daerah sebagai bagian dari evaluasi dan persiapan kinerja pemerintahan ke depan,” jelas Munafri, Kamis (18/12/2025).
Menurutnya, keselarasan program dengan RPJMD merupakan basic point yang terus ia sampaikan kepada seluruh OPD. Ia menegaskan tidak boleh lagi ada kegiatan yang hanya menghadirkan acara formalitas tanpa dampak nyata bagi masyarakat.
“Tidak ada lagi program simbolik. Bukan cuma bikin acara, wali kota datang, pukul gong, lalu pulang dan dianggap selesai. Pertanyaannya harus selalu what next,” tegasnya.
Ia menambahkan, setiap program harus memiliki keberlanjutan, benar-benar terdeliver, tepat sasaran, serta menjawab tujuan pembangunan Kota Makassar.
Wali Kota juga menekankan pentingnya kehadiran langsung pemerintah di tengah masyarakat. Keberhasilan program, menurutnya, tidak cukup diukur dari laporan administratif, tetapi dari pengakuan dan pengalaman masyarakat.
“Tidak susah sebenarnya. Tinggal tanya masyarakat. Program sosial sudah jalan atau belum? Stunting turun atau tidak? Pelayanan bagaimana? Jawabannya harus datang dari masyarakat,” imbuh Appi.
Ia mengingatkan agar pemerintah tidak memposisikan diri lebih tinggi dari masyarakat. Menurutnya, ketika pemerintah terlalu berjarak, persoalan riil di lapangan sulit terlihat.
“Kalau kita sejajarkan diri dengan masyarakat, kita tahu siapa yang sakit, siapa yang butuh bantuan, siapa yang terdampak,” ungkapnya.
Dalam arahannya, Munafri juga menyoroti persoalan pertanahan yang kerap menjadi keluhan warga. Ia meminta agar persoalan tersebut diselesaikan secara bertahap dengan pendekatan solutif, bukan reaktif.
“Jangan ketika masyarakat mengeluh soal pertanahan, kita malah marah duluan. Benahi pelan-pelan, satu per satu,” katanya.
Munafri menegaskan bahwa akhir 2025 menjadi fase krusial untuk membangun pondasi pemerintahan yang solid, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan publik. Seluruh jajaran Pemkot Makassar diminta memiliki kesiapan mental dan komitmen kerja yang kuat.
“Kalau tidak mau bekerja, tidak mau ikut ritme, dan tidak sejalan dengan arah kepemimpinan, silakan menghadap dan mundur. Itu akan saya setujui dengan baik,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kejujuran dalam birokrasi dan menolak laporan yang bersifat asal bapak senang (ABS).
“Saya tidak butuh laporan ABS. Saya butuh kebenaran. Tell me the truth the way you know the truth,” ucapnya.
Menurut Munafri, muara dari seluruh proses pemerintahan adalah pelayanan publik. Masyarakat menilai pemerintah dari kemudahan, kepastian waktu, transparansi biaya, serta kenyamanan layanan.
“Kalau warga masih bingung dan lelah mengurus layanan, berarti kita belum berhasil melayani mereka,” tegasnya.
Dalam penutup, Wali Kota Makassar menegaskan bahwa 2026 harus menjadi tahun penguatan pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.
“Mari jadikan 2026 sebagai tahun di mana pelayanan makin mudah, birokrasi makin berdampak, dan kepercayaan masyarakat semakin kuat. Ini harus nyata, bukan sekadar di mulut,” pungkasnya.
