SudutMakassar.id, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD resmi menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp5,175 triliun. Penetapan ini menjadi fondasi penting bagi arah pembangunan kota tahun depan, dengan fokus pada penguatan infrastruktur serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Fokus belanja APBD 2026 diarahkan pada pembangunan infrastruktur strategis, seperti peningkatan jalan, pembangunan gedung sekolah, kantor pemerintahan, serta fasilitas publik di berbagai wilayah. Sejumlah proyek besar turut masuk prioritas, di antaranya Pembangunan Stadion Untia, Jembatan Barombong, penataan jalan TPA Antang, pembangunan kawasan kepulauan, Makassar Creative Hub (MCH), serta peningkatan kualitas jalan kota.
Selain pembangunan fisik, APBD 2026 juga memperkuat program layanan dasar, mulai dari rehabilitasi sekolah dan puskesmas, penguatan Universal Health Coverage (UHC), pengembangan Urban Farming, hingga pemberdayaan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan.
APBD Kota Makassar 2026 memuat struktur pendapatan daerah sebesar Rp4,695 triliun, dengan defisit Rp480 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan daerah sesuai ketentuan.
“Penetapan APBD 2026 ini adalah bentuk komitmen pemerintah dan DPRD untuk menghadirkan pembangunan yang terukur, responsif, dan berkelanjutan bagi seluruh warga Kota Makassar,” jelas Wali Kota Munafri Arifuddin usai rapat paripurna di Balai Kota Makassar, Minggu (30/11/2025) malam.
Rapat Paripurna berlangsung di Ruang Sipakatau dan dipimpin Ketua DPRD Makassar, Supratman. Seluruh fraksi memberikan pendapat akhir sebelum menyetujui Ranperda APBD 2026 menjadi Peraturan Daerah.
Menurut Munafri, APBD 2026 memiliki makna strategis bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah. “APBD ini menjadi motivasi dan pendorong semangat dalam mengabdi dan membangun Kota Makassar yang kita cintai bersama,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa APBD 2026 merupakan kristalisasi cita-cita bersama untuk mewujudkan Makassar sebagai kota unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan. Fokus utama mencakup pendidikan, kesehatan, infrastruktur darat-kepulauan, serta keberlanjutan pembangunan stadion.
“APBD ini adalah nafas untuk pendidikan, denyut untuk kesehatan, tenaga untuk infrastruktur, dan harapan bagi keluarga yang berjuang keluar dari kemiskinan,” tegasnya.
Munafri mengajak semua pihak mengawal pelaksanaan APBD agar benar-benar dirasakan masyarakat.
“Pembangunan tidak boleh hanya terlihat dalam laporan, tetapi harus hadir nyata hingga ke rumah-rumah warga,” pesannya.
Seluruh fraksi DPRD Kota Makassar — termasuk Gerindra, PKS, PKB, dan PDI Perjuangan — menyatakan menerima dan menyetujui APBD 2026. Masing-masing fraksi menyampaikan catatan strategis terkait pendapatan daerah, belanja modal, efektivitas program prioritas, hingga pentingnya pemerataan pendidikan, kesehatan, dan perbaikan drainase.
Fraksi Gerindra menyoroti perlunya digitalisasi pajak melalui PAKINTA dan SIMPAKDU, serta pentingnya percepatan tender untuk menghindari SILPA tinggi.
Fraksi PKS menegaskan penguatan PAD melalui digitalisasi pembayaran, QRIS, virtual account, dan integrasi dengan Makassar Super App (LONTARA+). PKS juga menekankan kesiapsiagaan anggaran bencana dan efektivitas 10 program prioritas Wali Kota.
Fraksi PKB menyoroti pemerataan fasilitas pendidikan, kesehatan, serta penanganan drainase sebagai isu mendesak warga. PKB mendorong revitalisasi drainase di kawasan padat penduduk, pembangunan sanitasi layak, dan penguatan gotong royong RT/RW.
Sementara Fraksi PDI Perjuangan memberi perhatian pada optimalisasi PAD, intensifikasi pajak–retribusi, penguatan BUMD, pemanfaatan aset daerah, serta pengembangan UMKM dan Urban Farming sebagai penguatan ekonomi masyarakat.
Dengan disahkannya APBD 2026, Makassar memasuki fase strategis untuk mengakselerasi pembangunan yang merata antara daratan dan kepulauan.
