SudutMakassar.id, YOKOHAMA, JEPANG – Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat konektivitas dan pelayanan bagi warga kepulauan, baik untuk kebutuhan saat ini maupun jangka panjang.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memanfaatkan kehadirannya di Asia Smart City Conference (ASCC) 2025 untuk mendorong lahirnya kerja sama internasional yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat kepulauan di Kecamatan Sangkarrang—mulai dari akses transportasi laut hingga pengembangan infrastruktur berbasis teknologi.
Sebagai bentuk komitmen, Munafri melakukan pertemuan strategis dengan MLIT (Ministry of Land, Infrastructure, and Transportation) Jepang untuk membahas pengembangan Smart Island Project di Pulau Barrang Lompo.
Pertemuan yang berlangsung di Tokyo, Jumat (28/11/2025), dihadiri jajaran Pemkot Makassar dan diterima langsung oleh Counsellor for Global Strategies, Minister’s Secretariat, YAO Mitsuhiro.
Dalam pemaparannya, Munafri menjelaskan berbagai tantangan yang dihadapi warga kepulauan sehingga memerlukan solusi konkret dan terintegrasi.
Ia menegaskan bahwa kunjungannya ke Jepang bukan sekadar agenda diplomasi, tetapi langkah nyata untuk masyarakat.
“Kami memiliki beberapa pulau yang membutuhkan perhatian serius. Ini membuka peluang kerja sama untuk membangun kawasan kepulauan sebagai bagian dari transformasi Smart City yang modern dan memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar Munafri.
Pertemuan Pemkot Makassar dengan MLIT Jepang dinilai sangat strategis. Kolaborasi ini diyakini dapat memperkuat pengembangan Smart Island Project di Barrang Lompo dan membuka peluang peningkatan akses bagi pulau-pulau lainnya.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi Pemkot dalam membangun kawasan kepulauan yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan. Melalui Smart Island Project, pulau-pulau di Makassar diharapkan menjadi model pengembangan wilayah yang mampu menghadirkan solusi praktis berbasis teknologi.
Munafri juga mengungkapkan kondisi ombak di wilayah antar-pulau Makassar yang kerap mencapai 3–4 meter sehingga menyulitkan mobilitas warga. Situasi ini semakin berat bagi pelajar yang harus menyeberang hanya untuk dapat bersekolah.
“Beberapa pulau tidak memiliki sekolah, sehingga siswa harus menyusuri ombak menuju daratan atau pulau terdekat. Mereka butuh perahu umum atau kapal yang dapat menghubungkan pulau satu dengan lainnya,” jelasnya.
Ia mencontohkan bagaimana warga harus berpindah dari pulau ke daratan, lalu ke pulau lain hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya sistem transportasi terpadu dan sarana penyeberangan yang aman.
“Ini yang kami cari solusinya. Kami membutuhkan transportasi laut dan sarana penyeberangan yang lebih layak untuk membantu warga pulau,” tegasnya.
“Pemerintah Kota terus berupaya menghadirkan pemerataan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan,” tambah Munafri.
Menurutnya, tantangan geografis tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah untuk membiarkan kesenjangan layanan publik.
Saat ini Kota Makassar memiliki sekitar 12 pulau berpenghuni serta destinasi strategis, di antaranya Pulau Langkai, Barrang Lompo, Samalona, Kodingareng Keke, Barrang Caddi, Lanjukang, Lumu-Lumu, Bone Tambung, Kodingareng, Lae-Lae, dan Kayangan.
