SudutMakassar.id, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar kembali melakukan langkah penyegaran organisasi melalui pelantikan pejabat administrasi dan fungsional di lingkup Pemkot Makassar.
Prosesi Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan dipimpin langsung oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, didampingi Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, di Kantor Wali Kota Makassar, Selasa (28/10/2025).
Acara berlangsung khidmat dan tertib, disaksikan jajaran Forkopimda Kota Makassar, perwakilan Polri, TNI, Kejaksaan Negeri, serta pimpinan OPD dan tokoh agama.
Pelantikan ini menjadi bagian dari strategi Pemkot Makassar memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan profesionalisme birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik berkualitas.
Salah satu pejabat yang menarik perhatian publik adalah Dr. Asrul Alimina, SH., MH., mantan Jaksa Ahli Madya pada Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, yang kini resmi dilantik sebagai Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar.
Kehadiran Asrul dinilai langkah progresif di bawah kepemimpinan Munafri–Aliyah, karena untuk pertama kalinya Pemkot Makassar mendatangkan profesional dari Kejaksaan Agung RI untuk memperkuat sistem hukum internal pemerintah daerah.
“Gerbong birokrasi harus dinamis. Pelantikan ini bukan sekadar pergantian posisi, tetapi langkah memperkuat sistem kerja dan tata kelola pemerintahan,” ujar Munafri dalam sambutannya.
Munafri menegaskan bahwa rotasi jabatan merupakan bagian dari penyegaran organisasi yang bertujuan menjaga semangat kerja, bukan ukuran kompetensi individu sebelumnya.
Ia menekankan bahwa pejabat lama tetap diberi peran strategis di posisi lain.
“Justru yang sebelumnya bekerja baik, kami tempatkan pada tugas strategis lainnya. Seperti Pak Ihsan yang kini fokus di bidang pertanahan,” tambahnya.
Menurut Munafri, penempatan Dr. Asrul merupakan langkah penting memperkuat penyelesaian persoalan hukum, khususnya penataan aset daerah, pengamanan dokumen hukum, dan penyelesaian konflik pertanahan.
“Pemerintah Kota Makassar konsisten memberi perhatian terhadap persoalan hukum. Karena itu, kami membutuhkan tim yang mampu mengurai masalah secara cepat dan tepat,” tegasnya.
Ia menambahkan, Asrul bukan hanya hadir sebagai pejabat teknis, tetapi pemimpin kolaborasi lintas perangkat daerah dalam penyelesaian isu-isu hukum di Kota Makassar.
“Pak Asrul kami hadirkan bukan untuk bekerja sendiri, tapi memimpin kolaborasi demi tata kelola yang kuat dan transparan,” jelasnya.
Selain pelantikan di bidang hukum, penyegaran juga dilakukan pada beberapa sektor lain, termasuk Bagian Organisasi Tata Laksana (Ortala) dan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkarmat), guna menjaga ritme organisasi yang adaptif dan solid.
Munafri menekankan pentingnya kerja tim dan sinergi birokrasi dalam menjalankan agenda pembangunan daerah.
“Kita butuh team building yang kuat. Tidak ada ego sektoral dalam pemerintahan. Saling menguatkan dan menutup celah kelemahan adalah kunci keberhasilan organisasi,” ungkapnya.
Menutup sambutannya, Wali Kota berpesan agar seluruh pejabat yang baru dilantik bekerja dengan integritas, komitmen, dan pengabdian.
“Tidak ada jabatan yang enak atau tidak enak. Yang ada hanyalah keikhlasan dan tanggung jawab untuk melayani masyarakat,” tegas Munafri.
Daftar Pejabat yang Dilantik
Eselon III:
1. Dr. Asrul Alimina, SH., MH.
Jabatan asal: Jaksa Ahli Madya Badan Diklat Kejaksaan RI.
Jabatan baru: Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar
2. Safari Abustam
Jabatan lama: Kabid Penyelamatan Dinas Damkarmat
Jabatan baru: Sekretaris Dinas Damkarmat
3. Dr. Fadly
Jabatan lama: Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Perikanan dan Pertanian
Jabatan baru: Kepala Bagian Organisasi
4. Muh. Izhar Kurniawan
Jabatan lama: Kepala Bagian Hukum
Jabatan baru: Kabid Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah, Dinas Pertanahan
5. Ismail Abdullah
Jabatan lama: Kabid Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah
Jabatan baru: Kabid Penyelamatan Dinas Damkarmat
Eselon IV:
6. Andi Indarwati
Jabatan lama: Kepala Bagian Organisasi
Jabatan baru: Analis SDM Aparatur Ahli Madya, Setda Makassar
7. Sofyan
Jabatan lama: Penelaah Teknik Kebijakan
Jabatan baru: Analis SDM Aparatur Ahli Madya, BKPSDMD
8. Masfufah
Jabatan lama: Penelaah Teknik Kebijakan Dinas Sosial
Jabatan baru: Lurah Bontoala
