SudutMakassar.id, MAKASSAR – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, menerima kunjungan tim evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dalam rangka evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025.
Tim evaluator yang dipimpin oleh Fanny Setiawan dan Tersisius Bagus Putra disambut langsung oleh Sekda bersama jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Sipakalebbi, Balai Kota Makassar, Kamis (23/10/2025).
Apresiasi Sekda Makassar: Evaluasi Jadi Momentum Pembenahan
Dalam sambutannya, Andi Zulkifly menyampaikan apresiasi atas kehadiran tim evaluator KemenPAN-RB yang dinilai sangat penting dalam memperkuat sistem tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan berorientasi hasil.
“Evaluasi AKIP ini adalah momentum strategis untuk mengukur sejauh mana sistem kinerja diterapkan di seluruh perangkat daerah, serta memastikan setiap sasaran dan indikator berorientasi pada outcome,” ujarnya.
Tindak Lanjut 12 Rekomendasi dan Penguatan Sistem Kinerja
Sekda menjelaskan bahwa proses evaluasi AKIP tahun 2025 mencakup tindak lanjut dari 12 rekomendasi hasil penilaian tahun sebelumnya. Beberapa langkah yang telah dilakukan antara lain:
Review perencanaan kinerja seluruh unit kerja.
Penyusunan format standar pengukuran kinerja bagi setiap OPD.
Pemanfaatan hasil laporan kinerja sebagai dasar penyusunan strategi dan target tahunan berikutnya.
Selain itu, Pemkot Makassar juga telah menyusun format indikator kinerja yang terukur dan akurat untuk setiap OPD. Laporan kinerja kini dioptimalkan sebagai acuan utama dalam penyusunan kebijakan dan target pembangunan daerah.
Transformasi Digital untuk Pemantauan Kinerja
Lebih lanjut, Andi Zulkifly yang juga mantan Kepala Bappeda Kota Makassar menuturkan, Pemkot kini mulai memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pengumpulan dan pemantauan data kinerja secara real time.
“Kita harus memastikan bahwa data yang digunakan valid dan relevan, indikatornya terukur, dan formulasi perhitungan kinerja dilakukan secara konsisten. Target ke depan harus lebih baik dan realistis dari tahun sebelumnya,” tegasnya.
Fokus pada Empat Pilar Pembangunan
Dalam paparannya, Sekda juga menjelaskan arah kebijakan pembangunan Kota Makassar yang selaras dengan prinsip akuntabilitas kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Fokus pembangunan diarahkan pada empat pilar utama, yakni:
1. Peningkatan layanan dasar.
2. Peningkatan ekonomi masyarakat.
3. Penguatan tata kelola pemerintahan.
4. Pengelolaan lingkungan kota yang bersih dan berketahanan terhadap perubahan iklim.
“Melalui koordinasi lintas OPD dan pemanfaatan sistem digital, kami optimistis tata kelola pemerintahan di Makassar akan semakin akuntabel dan transparan,” tukasnya.
Partisipasi Aktif OPD dalam Evaluasi
Kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat Pemkot Makassar, antara lain Kepala Inspektorat, Kepala Bappeda, Kadis Kesehatan, Kadis Pendidikan, Kadis Perdagangan, Kadis Ketahanan Pangan, serta Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana.
Masing-masing OPD menyiapkan data dukung, dokumen perencanaan kinerja, dan bukti tindak lanjut yang dipresentasikan kepada tim evaluator.
“Evaluasi ini bukan sekadar penilaian, tetapi menjadi momentum perbaikan berkelanjutan menuju birokrasi yang adaptif dan berintegritas,” tutup Zulkifly.
