SudutMakassar.id, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi Selatan Tahun 2025, yang digelar di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (16/10/2025).
Rakor ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak, bersama Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, serta dihadiri oleh seluruh kepala daerah se-Sulawesi Selatan.
Dalam kesempatan tersebut, Munafri menegaskan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan dan sistem pengawasan berkelanjutan sebagai pondasi utama mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Ini sangat penting sebagai penguatan bagi kami dalam menjalankan pemerintahan ke depan,” ujar Munafri.
Ia menilai kegiatan rakor ini menjadi momentum penting bagi seluruh kepala daerah untuk memperkuat komitmen antikorupsi dan memahami lebih dalam prinsip good governance.
“Kami para pimpinan daerah mendapatkan banyak pencerahan. Penguatan yang diberikan oleh pimpinan KPK sangat detail dan memberikan gambaran jelas tentang bagaimana tata pemerintahan harus dijalankan,” jelasnya.
Munafri juga mengusulkan agar kegiatan seperti ini dilakukan secara berkala dan terjadwal, agar menjadi penyegaran bagi seluruh aparatur pemerintah dari tingkat kota hingga kelurahan.
“Kami berharap kegiatan seperti ini bisa dilaksanakan secara kontinu dan terjadwal untuk terus saling mengingatkan bahaya korupsi,” terangnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya menjaga fokus dan integritas dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam pengelolaan anggaran publik.
“Kita harus sadar bahwa persoalan muncul ketika kita lalai atau bermain-main dengan anggaran. Ini harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Munafri menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa integritas adalah kunci utama agar sistem pemerintahan berjalan lancar, transparan, dan berkeadilan.
“Kita semua harus menjaga integritas agar sistem pemerintahan bisa berjalan di jalur yang benar,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam arahannya menegaskan pentingnya membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di seluruh daerah. Ia menyoroti masih adanya praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah yang dapat menghambat pembangunan.
“Korupsi kerap menghambat pembangunan daerah. Karena itu penting membangun pemerintahan yang bersih atau good governance,” ujarnya.
Johanis juga menekankan bahwa pencegahan korupsi harus dimulai sejak dini, tidak hanya di lembaga pemerintahan, tetapi juga melalui pendidikan dan lingkungan keluarga.
“Kami melaksanakan pendidikan antikorupsi sejak usia dini, mulai dari PAUD hingga pejabat dan keluarganya. Semua pihak perlu memahami nilai-nilai integritas,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa kegiatan seperti rakor ini merupakan bagian dari strategi proaktif dan edukatif KPK dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di daerah.
“Apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari pencegahan. Kami ingin memastikan tidak ada penyelenggara negara yang terjebak dalam tindak pidana korupsi,” jelasnya.
Johanis berharap kolaborasi antara KPK dan pemerintah daerah di Sulsel dapat terus diperkuat dalam membangun sistem pengawasan yang kokoh dan transparan demi mewujudkan pemerintahan yang berintegritas.
