SudutMakassar.id, JAKARTA — Pemerintah Kota Makassar menunjukkan keseriusannya dalam mencari solusi cerdas pengelolaan sampah.
Rabu (8/10/2025), Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memimpin langsung rombongan Pemkot bertolak ke Jakarta.
Di ibu kota, ia bertemu dua lembaga strategis, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), untuk membahas peluang kerja sama dalam membangun sistem pengolahan sampah yang efisien dan ramah lingkungan.
Agenda tersebut bukan sekadar silaturahmi, melainkan upaya nyata membangun fondasi pengelolaan sampah yang lebih baik, bersih, dan berdampak bagi masyarakat.
Munafri bersama jajaran Pemerintah Kota Makassar diterima langsung oleh Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, di Kantor Danantara.
Tak berhenti di situ, rombongan Pemkot Makassar juga melanjutkan kunjungan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan disambut oleh Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup, Hanifah Dwi Nirwana.
Dalam lawatan tersebut, Wali Kota Munafri didampingi Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, Ketua Tim Ahli Pemkot, Andi Hudli Huduri, Kepala Bapenda, Asminullah, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Helmy Budiman.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan pertemuan ini menjadi ruang diskusi mendalam mengenai mekanisme dan dukungan regulasi terhadap sistem pengelolaan sampah modern yang tengah dirancang oleh Pemkot Makassar.
“Pertemuan berlangsung hangat dan produktif, membahas peluang kerja sama dalam pengembangan investasi berbasis lingkungan, khususnya pada sektor pengelolaan sampah terpadu di Kota Makassar,” ujarnya.
Kolaborasi lintas lembaga ini diharapkan menjadi langkah konkret menuju sistem pengolahan sampah yang tidak hanya efisien dan ramah lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat Makassar.
Munafri memimpin langsung lawatan kerja ke Jakarta untuk membahas proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) atau Waste-to-Energy (WTE).
Ia mengungkapkan, pertemuan dengan KLHK difokuskan untuk membahas arah kebijakan dan regulasi baru terkait proyek pembangkit listrik berbasis sampah.
Pemerintah Kota Makassar saat ini masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) terbaru yang akan menjadi dasar hukum pelaksanaan proyek tersebut.
“Pertemuan dengan Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup membahas proyek pembangkit listrik. Saat ini kita masih menunggu regulasi baru melalui Perpres seperti apa yang akan berlaku,” tutur Munafri.
Selain membahas regulasi, diskusi juga diarahkan pada skema kerja sama investasi serta mekanisme pembiayaan yang tidak membebani keuangan daerah.
“Di Danantara, pembahasan dengan Pak Rosan juga sejalan dengan arah pembicaraan di KLHK. Kita menunggu hasil koordinasi antara Kementerian LHK dan Danantara terkait model intervensi yang akan dilakukan,” ungkapnya.
“Harapannya, tidak ada lagi proses pembayaran tipping fee yang bisa memberatkan APBD daerah,” tambahnya.
Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya Pemkot Makassar mewujudkan Makassar Zero Waste 2029, dengan menghadirkan solusi nyata dalam pengelolaan sampah yang berorientasi pada energi bersih dan efisiensi anggaran daerah.
Lebih lanjut, Wali Kota menambahkan, tujuan dari sinergi tersebut adalah menciptakan sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga efisien dari sisi pembiayaan.
Dengan konsep Waste-to-Energy, sampah yang sebelumnya menumpuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) diharapkan dapat dimanfaatkan menjadi sumber energi baru terbarukan.
“Kita ingin Pemda bisa mengurangi beban biayanya sekaligus memaksimalkan potensi sampah di TPA sebagai bahan bakar WTE,” kata Munafri.
Dalam kesempatan itu, Pemkot Makassar juga memaparkan kondisi eksisting pengelolaan sampah di kota, termasuk tantangan dan potensi yang bisa dikembangkan.
Informasi tersebut menjadi bahan masukan bagi KLHK dan Danantara dalam menentukan pola intervensi serta dukungan teknis ke depan.
Pihak Pemkot juga telah menyampaikan beberapa kondisi lapangan di Makassar agar dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Danantara dan Kementerian Lingkungan Hidup dalam pembahasan lanjutan.
“Kita berharap semua bisa berjalan baik dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” tutup Munafri.
