SudutMakassar.id, MAKASSAR — Akademisi Universitas Hasanuddin (Unhas) sekaligus mantan Ketua Dewan Pendidikan Sulawesi Selatan, Dr. Adi Suryadi Culla, memberikan apresiasi tinggi terhadap kebijakan Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham yang memperluas perhatian pada masyarakat kepulauan, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
Adi Suryadi menilai, kebijakan insentif tambahan bagi guru dan tenaga kesehatan di wilayah kepulauan merupakan langkah konkret yang menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
“Saya melihat perhatian Pemkot Makassar ini luar biasa. Insentif bagi tenaga pendidikan dan kesehatan di pulau-pulau terluar menjadi bukti bahwa pemerintah memahami tantangan berat mereka. Setiap hari mereka harus melintasi laut, berjuang di daerah dengan akses terbatas, tapi tetap mengabdi,” ujar Adi Suryadi.
Menurutnya, kebijakan itu tidak hanya memberikan penghargaan finansial, tetapi juga memperkuat semangat pengabdian bagi tenaga pendidik dan kesehatan di tengah keterbatasan geografis.
Ia menambahkan, keberhasilan program tersebut akan lebih kuat jika diiringi percepatan pembangunan infrastruktur komunikasi dan transportasi, dua hal yang menjadi fondasi pemerataan pendidikan dan pelayanan publik di kepulauan.
“Kebijakan insentif ini sangat bagus, tapi perlu ditindaklanjuti dengan pembangunan sarana komunikasi dan transportasi. Pemerataan mutu pendidikan tidak mungkin tercapai tanpa jaringan internet dan kemudahan mobilitas,” jelasnya.
Adi mencontohkan, sarana transportasi antar pulau telah terbukti mempermudah guru dan siswa di wilayah lain dalam menjangkau sekolah. Ia berharap hal serupa juga dapat segera direalisasikan di Pulau Sangkarang dan pulau-pulau lain di Makassar.
“Sekarang pendidikan tidak hanya berpusat pada guru, tetapi juga pada akses informasi dan digitalisasi pembelajaran. Jadi, jaringan internet sudah menjadi bagian dari kebutuhan dasar pendidikan modern,” tegasnya.
Selain pendidikan, Adi juga menyoroti rencana Pemkot Makassar untuk menyediakan kapal dan perahu lintas pulau, memperbaiki jembatan penghubung, serta membangun sekolah rakyat di kepulauan.
“Kalau rencana kapal, perahu, jembatan, dan telekomunikasi itu dijalankan, maka kebijakan ini bisa disebut paket lengkap. Itu artinya Pemkot tidak hanya menolong guru dan tenaga kesehatan lewat insentif, tapi juga membuka akses agar masyarakat pulau bisa belajar dan berobat dengan lebih mudah,” katanya.
Terkait rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kepulauan, Adi menilai kebijakan itu sebagai inovasi pendidikan yang menyentuh langsung masyarakat miskin dan kelompok rentan di wilayah sulit dijangkau.
“Sekolah rakyat itu penting karena menyentuh langsung masyarakat yang kurang mampu. Itu bentuk keberpihakan sosial yang perlu diapresiasi,” ucapnya.
Sementara di sektor kesehatan, Adi juga menyoroti kebijakan insentif tambahan hingga Rp5 juta bagi tenaga kesehatan di pulau terluar sebagai langkah berani dan langka dilakukan pemerintah daerah.
“Saya melihat sektor pendidikan dan kesehatan memang sangat strategis karena langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pemkot Makassar berani mengambil langkah populis yang nyata, walau tantangan anggarannya tidak ringan,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa keberhasilan program tersebut bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan keberlanjutan anggaran, namun optimistis bahwa kepemimpinan Munafri dapat menjaga stabilitas kebijakan pro-rakyat tersebut.
“Pemkot Makassar patut diapresiasi. Banyak program langsung menyentuh kehidupan masyarakat, tidak hanya di daratan, tetapi juga di pulau-pulau. Ini bukti komitmen pembangunan yang berpihak,” tuturnya.
Adi menambahkan, insentif bagi guru di daerah terpencil bukan hanya bentuk penghargaan, tetapi juga dukungan moral dan material bagi mereka yang menghadapi tantangan mobilitas dan biaya hidup tinggi.
“Kebijakan seperti ini sangat dibutuhkan. Ia memberi semangat dan rasa dihargai bagi guru yang bekerja di wilayah sulit dijangkau,” tambahnya.
Selain insentif, Adi juga menilai program seragam, tumbler, dan tas gratis untuk siswa di wilayah kepulauan memiliki makna sosial besar karena membantu keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.
“Program ini bagian dari perhatian pemerintah terhadap peserta didik di daerah khusus. Program seperti ini tidak dibiayai oleh dana BOS dari pusat, jadi inisiatif ini murni dari Pemkot Makassar,” katanya.
Adi juga mengapresiasi kolaborasi Pemkot Makassar dengan pihak swasta, seperti Unibos Peduli dan Bank Sulselbar, dalam mendukung program sosial pendidikan tersebut.
“Keterlibatan pihak swasta menunjukkan bahwa pendidikan bisa menjadi gerakan bersama. Ini bukan sekadar program top-down dari pemerintah, tapi partisipasi nyata dari dunia industri dan masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap pola kolaborasi semacam ini terus diperluas agar tercipta kemitraan berkelanjutan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.
“Jika pola kolaborasi seperti ini dijaga, pendidikan di wilayah kepulauan akan tumbuh menjadi sistem yang inklusif dan berdaya. Pemerintah sudah memulai langkah penting, tinggal bagaimana memastikan keberlanjutannya,” tutupnya.
