SudutMakassar.id, KALTARA – Setda merupakan jabatan strategis yang diharapkan terpilih berdasarkan kompetensi, latar belakang birokrat, dan integritas tinggi.
Keputusan Gubernur Kaltara dalam menunjuk Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Sekretaris Daerah (Setda) Kaltara, Komisaris Jenderal Polisi Drs. Tomsi Tohir, dinilai sudah sangat tepat. Selain menjabat sebagai Sekretaris Kemendagri, Tomsi Tohir dianggap memahami betul tugas dan fungsi pansel dalam proses seleksi pejabat tinggi daerah.
Dikutip dari sambutan Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala saat pembukaan Pansel Setda, ia menekankan pentingnya uji kompetensi untuk menggali secara mendalam kapasitas manajerial, kemampuan kepemimpinan, integritas, serta kemampuan strategis para kandidat.
Sebagaimana diketahui, jabatan Sekretaris Daerah (Setda) tidak ditemukan di struktur birokrasi pemerintahan pusat. Jabatan ini kerap dianalogikan sebagai “Perdana Menteri” di pemerintahan daerah karena memegang peran strategis dan menjadi jabatan tertinggi dalam birokrasi daerah.
“Saya percaya tim seleksi Setda yang dibentuk ini sangat kompeten dan memiliki integritas tinggi,” ujarnya.
Figur Setda diharapkan tidak sekadar menjadi pejabat administrasi biasa, melainkan motor penggerak utama birokrasi daerah. Sosok yang dibutuhkan adalah pribadi yang berintegritas tinggi, profesional, inovatif, serta mampu membangun sinergi lintas sektor demi kemajuan Kaltara.
“Kalaupun ada penundaan pengumuman tiga besar, itu hal yang wajar karena salah menentukan Setda bisa berakibat pada kemunduran pembangunan,” jelasnya.
Saat ditanya mengenai prediksi tiga besar calon Setda, seorang mantan birokrat senior Pak Bastian, yang beberapa kali menjadi Ketua Pansel di Kaltara, enggan menyebutkan nama.
“Waduh, sulit juga ya. Namun, pendapat profesional saya yang pernah 18 tahun menjadi birokrat, saya selalu menilai dari latar belakang, pendidikan, dan pengalaman kerja. Pasti yang memiliki pangkat tertinggi (Golongan IV/d) dan sudah pernah lebih dari tiga kali menduduki jabatan eselon II sehingga memiliki pengalaman dalam memimpin dan mengoordinasikan perangkat daerah.
Bukan yang baru beberapa tahun promosi jadi eselon II. Kalau begitu, mana mengerti tata etika birokrasi. Kalau dipaksakan, pemerintahan akan jalan di tempat,” ungkapnya.
