SudutMakassar.id, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mempercepat penanganan tuberkulosis (TBC).
Senin (29/9/2025), Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengikuti Rapat Koordinasi Nasional yang digelar secara virtual dari Kantor Balai Kota Makassar.
Rapat yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini membahas langkah antisipasi dan pencegahan keracunan makanan pada program MBG yang saat ini berjalan di berbagai daerah.
Selain Mendagri, hadir pula Menko PMK Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Abdul Mu’ti, serta perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN).
Munafri didampingi Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda, Kepala Dinas Kesehatan dr. Nursaidah Sirajuddin, Kepala Dinas Pendidikan Achi Soleman, dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Nirman Nisman Mungkasa.
“Pemkot Makassar siap menjalankan langkah-langkah pengawasan, edukasi, dan sinergi lintas dinas agar pelayanan gizi bagi masyarakat tetap terjamin. Kami juga memperkuat upaya pencegahan serta pengendalian TBC di seluruh wilayah kota,” jelas Munafri.
Pemkot Makassar kini memastikan pelaksanaan MBG tetap aman dan memenuhi standar gizi. Hingga saat ini terdapat 45 lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif dengan total penerima manfaat 138.636 orang, terdiri dari 136.645 peserta didik dan 1.991 non-peserta didik (kategori 3B).
“Untuk MBG, kami menunggu Peraturan Presiden (Perpres) baru, sambil terus berkoordinasi dengan semua sekolah agar pengawasan berjalan baik,” tambah Munafri.
Munafri menegaskan pentingnya sertifikat higienis bagi penyedia makanan MBG sebagai jaminan keamanan pangan.
“Yang paling penting adalah setiap penyedia memiliki sertifikat higienis agar masyarakat, terutama anak-anak, mendapat asupan bergizi yang aman,” tegasnya.
Pemkot juga meminta seluruh sekolah penerima program menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan untuk memastikan pengawasan berjalan menyeluruh.
“Di sekolah-sekolah harus rapat dulu supaya semua pihak memastikan pelaksanaan program ini benar-benar aman. Kita tidak boleh lengah, karena kalau terjadi sesuatu, risikonya besar,” imbuh Munafri.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pentingnya penerapan protokol baku penanganan keracunan pada MBG. Ia menyoroti kasus keracunan massal di beberapa daerah akibat porsi makanan bermasalah.
“Prosedur tata laksana sudah baku. Pastikan jika ada keracunan, protokol segera dijalankan dan dilaporkan,” tegas Budi.
Budi meminta sinergi Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan untuk memperkuat Upaya Kesehatan Sekolah (UKS) sebagai garda terdepan pencegahan.
Ia juga mengingatkan pentingnya inspeksi kebersihan dapur SPPG, sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), serta edukasi dasar seperti cuci tangan dan pengecekan alergi makanan.
Kemenkes telah menyederhanakan prosedur penerbitan SLHS menjadi maksimal 13 hari dan memperkuat laboratorium PCR serta toxicology lab untuk deteksi cepat bahan berbahaya.
Budi memastikan koordinasi antara Kemenkes, Kemendagri, dan BGN kini lebih solid dengan pembentukan Gugus Gerak Cepat untuk penanganan keracunan makanan.
“Kerja sama seluruh pihak, dari sekolah, puskesmas, hingga pemerintah daerah adalah kunci menjaga keamanan pangan dan kesehatan anak-anak kita,” pungkasnya.
Dengan langkah ini, pemerintah pusat optimistis dapat menekan potensi keracunan makanan pada program MBG dan mempercepat penuntasan TBC.
