SudutMakassar.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau kawasan pemukiman kumuh di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kamis (11/9/2025).
Kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian agenda dua menteri Kabinet Merah Putih di Kota Makassar sebelum menyerahkan rumah gratis kepada empat keluarga korban peristiwa unjuk rasa di DPRD Sulsel pada sore hari.
Selama kurang lebih satu jam, rombongan menyusuri lorong-lorong sempit dan mendatangi enam rumah warga tidak layak huni yang telah masuk dalam program bantuan bedah rumah melalui dana CSR.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung kondisi riil pemukiman warga.
“Tujuan utama kami ke sini memang untuk menyerahkan rumah, sekaligus memanfaatkan momentum dengan mendatangi rumah-rumah tidak layak. Kegiatan di sini spesifik untuk membantu seluruh rumah tersebut agar segera direnovasi,” jelas Tito.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi warga di kawasan padat penduduk tersebut.
“Kunjungan pemerintah pusat sangat berarti karena membuka jalan bagi perbaikan rumah-rumah warga tak layak huni. Kami berharap program CSR ini segera terwujud demi hunian lebih sehat dan layak bagi masyarakat Pampang,” ujar Munafri.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar, Mahyuddin, menyampaikan bahwa kawasan Pampang memang menjadi prioritas utama perbaikan lingkungan kumuh di Makassar.
Ia menjelaskan, dari enam rumah yang ditinjau, lima sudah diverifikasi dan satu rumah masih dalam proses. Seluruh program renovasi ini akan dibiayai oleh pihak swasta melalui skema CSR.
“Pelaksanaannya kami tunggu dari pihak CSR. Kalau memungkinkan, bulan ini atau bulan depan sudah bisa dimulai, jadi sesegera mungkin dapat terlaksana,” ungkap Mahyuddin.
Indikator rumah yang dipilih, lanjutnya, adalah rumah milik masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan kondisi tidak layak huni.
“Rata-rata yang dikunjungi tadi adalah rumah keluarga MBR yang memang sudah tidak layak lagi ditinggali,” pungkasnya.
