SudutMakassar.id, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar memastikan penyesuaian APBD Perubahan 2025 tidak akan menggeser fokus pada program prioritas.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan meski terjadi pengurangan belanja daerah, arah kebijakan tetap diarahkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Program penting seperti pembangunan stadion, sekolah, puskesmas, hingga peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan di pulau tetap dijalankan.
Program Strategis Tetap Jalan
Sejumlah program unggulan lain juga berlanjut, antara lain Universal Health Coverage (UHC), seragam sekolah gratis, Makassar Creative Hub, urban farming, penguatan UMKM dan investasi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan.
Pernyataan ini disampaikan Munafri saat menanggapi pandangan fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 melalui rapat paripurna virtual, Rabu (3/9/2025) di Balai Kota.
Koreksi Pendapatan Daerah
Munafri memaparkan, pendapatan daerah semula ditargetkan Rp5,384 triliun pada APBD Pokok 2025. Namun, angka tersebut disesuaikan menjadi Rp4,898 triliun atau turun Rp485 miliar (9,02%).
PAD: turun dari Rp2,484 triliun menjadi Rp2,177 triliun (turun Rp306,76 miliar/12,35%) akibat kebijakan subsidi listrik 50% yang memengaruhi Pajak Penerangan Jalan.
Pendapatan Transfer: terkoreksi dari Rp2,900 triliun menjadi Rp2,721 triliun (turun Rp179,13 miliar/6,18%).
Meski begitu, Pemkot berkomitmen mengoptimalkan PAD melalui intensifikasi pajak, digitalisasi layanan, optimalisasi BUMD, dan pemanfaatan aset.
Penyesuaian Belanja Daerah
Penurunan pendapatan otomatis memengaruhi belanja daerah. Pada APBD Perubahan 2025, belanja disesuaikan dari Rp5,684 triliun menjadi Rp5,128 triliun atau berkurang Rp555 miliar lebih.
Belanja Operasi: turun tipis Rp28,82 miliar (0,69%).
Belanja Modal: turun signifikan Rp496,83 miliar (33,64%), termasuk proyek solar panel, motor sampah listrik, dan pembangunan kawasan Karebosi.
Belanja Tak Terduga: dipangkas dari Rp40 miliar menjadi Rp10 miliar (turun 75%), namun tetap menjaga dana darurat dan bencana.
Menurut Munafri, langkah efisiensi ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi APBD.
Fokus pada 10 Program Prioritas
Wali Kota menegaskan, meski efisiensi diberlakukan, fokus Pemkot pada 10 program prioritas tidak berubah. Program tersebut meliputi pembangunan stadion, sekolah, puskesmas, fasilitas kepulauan, Makassar Creative Hub, seragam sekolah gratis, kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan, UHC, urban farming, penguatan UMKM dan investasi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan.
Aspek Pembiayaan
Dari sisi pembiayaan, penerimaan diproyeksikan Rp230,24 miliar, turun Rp69 miliar (23,25%) akibat koreksi SILPA 2024 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI. Pemkot tidak merencanakan pinjaman maupun penyertaan modal BUMD, melainkan fokus pada restrukturisasi organisasi dan persiapan pemberian modal produktif tahun depan.
Sinergi Eksekutif dan Legislatif
Munafri menutup penjelasannya dengan apresiasi terhadap masukan fraksi-fraksi DPRD.
“Pengelolaan pendapatan dan efektivitas belanja tidak bisa berdiri sendiri. Kami membutuhkan dukungan dan sinergi legislatif demi kesejahteraan masyarakat Makassar,” ujarnya.
