SudutMakassar.id, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama jajaran SKPD mengikuti Rapat Koordinasi Khusus Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara virtual, Selasa (2/9/2025).
Rakor yang digelar Kementerian Dalam Negeri membahas perkembangan situasi terkini serta strategi pengendalian inflasi tahun 2025.
Rapat dipimpin Menteri Dalam Negeri Prof. Dr. Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan.
Munafri: Kendali Inflasi Jadi Prioritas
Wali Kota Munafri menegaskan komitmen Pemkot Makassar untuk bersinergi dengan pemerintah pusat menjaga kestabilan harga barang dan jasa.
Menurutnya, pengendalian inflasi adalah kerja bersama pemerintah daerah, pusat, pelaku usaha, dan masyarakat.
“Kami di Makassar akan memperkuat koordinasi dengan stakeholder, mulai dari distribusi pangan, pengawasan stok, hingga intervensi pasar bila diperlukan. Fokus utama adalah menjaga daya beli masyarakat,” tegas Munafri.
Ia menambahkan, TPID Makassar akan memaksimalkan program strategis, seperti operasi pasar, dukungan sektor pertanian, hingga digitalisasi distribusi pangan.
Mendagri Tito: Inflasi Nasional Terkendali
Dalam rakor tersebut, Mendagri Tito memaparkan kondisi inflasi nasional yang pada Agustus 2025 tercatat 2,31 persen, turun dari bulan sebelumnya 2,37 persen.
“Faktor utama penurunan adalah terkendalinya sektor pangan berkat intervensi pemerintah melalui operasi pasar murah,” ujar Tito.
Ia menegaskan, meski inflasi nasional terkendali, beberapa daerah tetap memerlukan perhatian khusus.
Zulkifli Hasan: Produksi Pangan Surplus, Impor Dihentikan
Menko Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa produksi pangan nasional 2025 diperkirakan surplus 3 juta ton.
Hingga September, produksi beras mencapai 28 juta ton, dengan tambahan 2,6 juta ton pada Oktober. Total akhir tahun diproyeksikan 33,5 juta ton, sementara kebutuhan hanya 30 juta ton.
“Artinya kita surplus 3 juta ton. Tahun ini tidak ada impor beras, stok nasional kuat hampir 3,9 juta ton,” jelasnya.
Harga Beras Disesuaikan, Daya Beli Dijaga
Zulkifli mengakui adanya penyesuaian harga beras di pasar dari Rp12.500 menjadi Rp13.500 per kilogram, mengikuti kenaikan harga gabah di tingkat petani.
Untuk menjaga daya beli, pemerintah menyalurkan bantuan pangan ke 18,3 juta warga miskin, serta menyediakan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) seharga Rp12.500 per kilogram.
Selain itu, pemerintah daerah diminta mempercepat distribusi SPHP, terutama di pasar tradisional.
Arahan Presiden: Percepatan Kawasan Pangan
Zulkifli menegaskan, Presiden telah mengeluarkan instruksi baru terkait percepatan pembangunan kawasan pangan, mencakup pengembangan sawah, irigasi, hingga ketahanan energi.
“Dengan Inpres ini, percepatan kawasan pangan segera direalisasikan,” tutupnya.
