SudutMakassar.id, MAKASSAR – Sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Makassar meluruskan isu menyesatkan yang beredar di media sosial pasca kericuhan dan pembakaran Gedung DPRD Makassar pada 29 Agustus lalu.
Informasi yang menyebut Wali Kota mengabaikan massa aksi dinilai sebagai hasutan karena tidak sesuai fakta di lapangan. Faktanya, rapat paripurna pembacaan penjelasan Wali Kota terkait Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD 2025 telah berjalan sesuai agenda dan ditutup resmi oleh Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Suharmika, sekitar pukul 21.30 WITA.
Rapat selesai lebih dulu, jauh sebelum massa aksi memasuki Gedung DPRD dan melakukan tindakan anarkis.
Wali Kota dan DPRD Tinggalkan Gedung Sebelum Kericuhan
Pimpinan DPRD, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota Makassar meninggalkan gedung dalam kondisi aman sebelum massa melakukan pembakaran sekitar pukul 22.10 WITA.
Karena itu, tudingan bahwa Wali Kota dan DPRD menghindar dari pendemo dianggap tidak relevan. Terlebih, tidak ada pemberitahuan resmi aksi dan lokasi yang dipilih massa adalah Gedung DPRD, bukan Balai Kota.
Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Suharmika, menegaskan bahwa narasi yang menyebut Wali Kota dan DPRD mengabaikan massa saat paripurna tidak benar.
- “Rapat resmi ditutup sekitar pukul 21.30 WITA. Setelah itu, saya dan pimpinan dewan bersama Wali Kota serta Wakil Wali Kota meninggalkan gedung dalam keadaan aman. Baru kemudian massa aksi masuk dan melakukan tindakan anarkis,” tegas Suharmika, Selasa (2/9/2025).
Aksi Brutal Bukan Demonstrasi Aspirasi
Suharmika menilai aksi yang terjadi bukan demonstrasi sebagaimana lazimnya. Tidak ada koordinator lapangan, tidak ada pemberitahuan, dan tidak ada tuntutan jelas.
“Yang terjadi malam itu bukan demo aspirasi, tapi tindakan kriminal. Mereka membakar gedung, merusak fasilitas, menjarah kendaraan, hingga menimbulkan korban jiwa,” ungkapnya.
Ia menambahkan, aksi brutal tersebut membuat nyawa Wali Kota, Wakil Wali Kota, serta anggota dewan yang berada di lokasi ikut terancam.
Anwar Faruq: Paripurna Selesai, Baru Massa Ricuh
Wakil Ketua DPRD lainnya, Anwar Faruq, juga membantah isu bahwa paripurna bubar karena aksi demonstrasi. Menurutnya, rapat selesai secara resmi sebelum eksekutif dan legislatif meninggalkan gedung.
“Paripurna diselesaikan dulu baru kita bubar. Jadi sudah selesai, ditutup resmi. Pak Wali dan Bu Wawali sudah meninggalkan lokasi sebelum massa masuk,” jelas politisi PKS itu.
Anwar menegaskan, aksi unjuk rasa tersebut sudah disusupi pihak tertentu hingga berubah menjadi tindakan brutal.
Fasruddin Rusly: Isu Kabur Itu Kabar Bohong
Secara terpisah, Anggota DPRD Makassar Fasruddin Rusly juga meluruskan isu bohong di media sosial. Ia menegaskan bahwa rapat paripurna berjalan normal, ditutup resmi, dan baru kemudian massa masuk serta melakukan aksi anarkis.
“Wali Kota bahkan hadir lebih awal sebelum ada massa. Rapat selesai, forum ditutup, baru kemudian massa datang membuat kerusuhan,” tegas politisi PPP itu.
Fasruddin menilai isu yang berkembang di media sosial adalah kampanye hitam yang sengaja dimainkan pihak tidak bertanggung jawab untuk memperkeruh suasana.
“Informasi itu sesat, menyesatkan, dan tidak sesuai fakta. Jadi tidak ada istilah kabur, karena sidang memang sudah ditutup secara resmi,” tutupnya.
