SudutMakassar.id, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar secara virtual, Selasa (2/9/2025).
Agenda rapat kali ini membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025. Seluruh fraksi menyampaikan masukan, pandangan, dan rekomendasi terkait arah kebijakan pembangunan daerah.
Rapat ini menjadi tindak lanjut dari pembahasan APBD Perubahan 2025 yang sebelumnya diawali dengan penyampaian Nota Keuangan KUA-PPAS pada 29 Agustus lalu.
Alasan Perubahan APBD 2025
Munafri menjelaskan, penyusunan APBD Perubahan 2025 dilakukan karena adanya perubahan asumsi dasar ekonomi makro, seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kebijakan pusat terkait transfer dana ke daerah serta kebutuhan realokasi anggaran ikut memengaruhi penyusunan ulang anggaran.
“APBD Perubahan ini juga dilakukan untuk mengantisipasi belanja mendesak, menyelesaikan program prioritas, dan menjaga kapasitas fiskal daerah tetap prudent hingga akhir tahun anggaran 2025,” jelas Munafri.
Pendapatan dan Belanja Daerah Menurun
Secara umum, Pendapatan Daerah pada APBD-P 2025 ditetapkan Rp4,898 triliun, turun 9,02 persen dari target APBD pokok 2025 sebesar Rp5,384 triliun.
Belanja Daerah direncanakan Rp5,128 triliun, juga menurun 9,77 persen dari Rp5,684 triliun. Dengan demikian, defisit sebesar Rp294,18 miliar ditutupi melalui surplus pembiayaan netto dari penerimaan pembiayaan daerah.
Munafri merinci, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan Rp2,17 triliun atau turun 12,35 persen. Pendapatan transfer ditetapkan Rp2,721 triliun, turun 6,18 persen.
Dari sisi belanja, Belanja Operasi diturunkan menjadi Rp4,138 triliun atau turun tipis 0,69 persen. Belanja Modal dikoreksi lebih besar menjadi Rp980,28 miliar atau turun 33,64 persen. Sedangkan Belanja Tak Terduga hanya Rp10 miliar, merosot 75 persen dari alokasi awal Rp40 miliar.
“Ini langkah rasionalisasi agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran dan sesuai kemampuan fiskal daerah,” tambahnya.
Fokus ke Program Prioritas
Meski ruang fiskal terbatas, Wali Kota menegaskan APBD-P 2025 tetap diarahkan untuk mendukung program prioritas, di antaranya:
- Pendidikan: peningkatan kualitas sarana, prasarana, kurikulum, dan tenaga pendidik.
- Pengendalian inflasi serta perluasan kesempatan berusaha.
- Reformasi birokrasi dan penguatan kapasitas aparatur.
- Kesehatan: upaya promotif-preventif serta perlindungan masyarakat miskin.
- Ekonomi digital & kewirausahaan untuk pemulihan ekonomi.
- Infrastruktur perkotaan dan fasilitas pemerintahan modern.
- Lingkungan hidup dan mitigasi perubahan iklim.
Komitmen Eksekutif dan Legislatif
Munafri menegaskan, keterbatasan anggaran bukan halangan menghadirkan kebijakan terbaik.
“Dengan semangat kolaborasi antara eksekutif dan legislatif, momentum pembahasan APBD Perubahan ini menjadi bukti komitmen kita pada kepentingan masyarakat Kota Makassar,” tutupnya.
