SudutMakassarMAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri kegiatan penyuluhan keamanan pangan sebagai bentuk dukungan penuh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) yang memiliki kinerja baik sepanjang 2023–2024. Acara berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (28/8/2025).
Dalam kesempatan itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Prof. Taruna Ikrar, bersama Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menandatangani hibah lahan seluas lebih dari 10 hektare di Kabupaten Maros.
Lahan hibah tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan Politeknik Pengawasan Obat dan Makanan (PoltekPOM). Kampus ini digadang menjadi pusat pendidikan tenaga ahli pengawas pangan pertama di Indonesia.
Secara terpisah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, Nirman Nisman Mungkasa, yang mendampingi Wali Kota, menegaskan bahwa Pemkot Makassar mendukung BPOM melalui penyuluhan dan bimbingan teknis guna menambah wawasan pemerintah daerah.
“Program Makan Bergizi Gratis merupakan program jangka panjang. Untuk menjamin kualitasnya, dibutuhkan pengawasan ketat terhadap bahan pangan,” ujarnya.
Nirman juga menekankan pentingnya peran BPOM dalam memberikan arahan serta penyuluhan, agar pemerintah daerah mampu memastikan pangan yang sehat dan aman bagi masyarakat.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar siap mendukung langkah strategis pemerintah pusat dalam mewujudkan program makan bergizi gratis yang aman dan berkualitas.
Penyuluhan keamanan pangan dinilai penting agar program makan bergizi tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga benar-benar menjamin keamanan konsumsi masyarakat.
“Dengan adanya PoltekPOM, kita optimistis akan lahir tenaga-tenaga pengawas pangan yang lebih profesional di masa depan,” tuturnya.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum apresiasi bagi sejumlah pemerintah daerah. Mereka yang berhasil mengelola DAK non-fisik 2023 dan 2024 dengan baik menerima penghargaan langsung dari BPOM.
Kolaborasi erat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota diharapkan mampu menjadikan Sulawesi Selatan sebagai salah satu daerah terdepan dalam memperkuat sistem keamanan pangan nasional. Hal ini sekaligus menjadi pilar penting dalam menyukseskan program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis.
Nirman mengungkapkan bahwa program Makan Bergizi Gratis merupakan langkah jangka panjang yang menuntut pengawasan ketat terhadap kualitas pangan yang diolah.
Karena itu, BPOM memiliki peran strategis sebagai pengawas bahan pangan dari sisi kesehatan. Peran ini sangat penting, terutama dalam memberikan arahan dan penyuluhan kepada pemerintah daerah, khususnya dinas kesehatan serta dinas ketahanan pangan.
“Dengan adanya bimbingan teknis, pengetahuan para pemangku kepentingan akan semakin kuat dalam menjaga keamanan pangan,” jelas Nirman.
Ia menambahkan bahwa pembangunan sekolah kedinasan pertama di Indonesia yang melahirkan ahli pengawas pangan akan menjadi tonggak penting dalam penguatan keamanan pangan di masa depan.
“Ini akan mencetak SDM unggul di bidang pengawasan pangan, sehingga sistem keamanan pangan di Indonesia, khususnya di kawasan timur, dapat lebih maksimal,” tambahnya.
