SudutMakassar.id, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan aspirasi masyarakat pesisir dan kepulauan kepada pemerintah pusat melalui Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, yang berkunjung ke Balai Kota Makassar, Kamis (28/8/2025).
Dalam pertemuan ini, Munafri menegaskan komitmennya memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat pulau, terutama akses listrik, pembangunan dermaga, serta sarana pendidikan yang layak.
Listrik, Dermaga, dan Pendidikan Jadi Prioritas
“Aspirasi ini harus jadi perhatian bersama. Listrik PLN di pulau-pulau masih belum maksimal. Dermaga juga sangat dibutuhkan untuk mobilitas warga dan mendukung perekonomian,” jelas Munafri.
Selain itu, pembangunan Sekolah Rakyat di kepulauan diusulkan agar anak-anak tidak putus sekolah. Menurutnya, lahan perkotaan terbatas, sehingga sekolah bisa dipusatkan di salah satu pulau di bawah kewenangan Pemkot Makassar.
“Kami ingin ada satu pulau dijadikan pusat pendidikan dari SD, SMP hingga SMA. Ini harus didukung jaringan listrik dan infrastruktur lainnya,” tambah Munafri.
Perhatian untuk Tenaga Pendidik dan Kesehatan di Pulau
Munafri juga menekankan pentingnya layanan kesehatan dan insentif bagi tenaga pendidik maupun tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah kepulauan yang masuk kategori 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
Saat ini, Makassar memiliki delapan pulau berpenghuni dengan 12 ribu jiwa. Kebutuhan listrik warga masih bergantung pada PLTD berbahan solar. Jika distribusi solar terhambat, listrik otomatis padam.
Pemkot Serius Tangani Masalah Sampah Kota
Selain aspirasi kepulauan, Munafri menyoroti masalah persampahan. Ia menegaskan TPA Antang dengan luas 19 hektare dan ketinggian timbunan 16–17 meter sudah sangat kritis.
“Kalau tidak dikelola dengan teknologi tepat, risikonya berbahaya. Kami cari solusi agar persoalan ini selesai tuntas,” ungkapnya.
Pemkot hanya ingin membawa residu ke TPA. Pengolahan harus dimulai dari sumber melalui TPS 3R, bank sampah, dan partisipasi masyarakat.
“TPS 3R dari pemerintah pusat sudah ada, tapi harus dioptimalkan. Bank sampah juga harus lebih maksimal agar sampah terpilah sejak rumah tangga,” jelas Munafri.
Kolaborasi SKPD, Parpol, dan Pembangunan PSEL
Strategi Pemkot melibatkan SKPD, masyarakat, dan parpol untuk membina RT.
“SKPD besar seperti Dinas PU bisa membina dua RT. Parpol juga ikut. Semua kolaborasi,” tambahnya.
Pemkot juga menunggu pembangunan PSEL (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) yang menjadi program prioritas nasional. Sejumlah perusahaan sudah menjajaki kerja sama.
“Kami fokus agar PSEL segera terwujud. Harapannya, hanya residu yang masuk TPA,” ujarnya.
MPR RI: Solusi Nasional untuk Sampah, 33 Incinerator Disiapkan
Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menegaskan pemerintah pusat menyiapkan 33 incinerator di daerah dengan kapasitas 1.000 ton sampah per hari.
“Tipping fee tidak berlaku lagi karena harga jual listrik sampah cukup tinggi. PLN akan beli listrik dari incinerator sehingga investor lebih tertarik,” paparnya.
Solusi ini diharapkan mengurangi beban TPA dan menjadi energi terbarukan. Pertemuan turut dihadiri Staf Khusus MPR RI, Sekda Makassar Zulkifly Nanda, dan Kadis DLH Helmy Budiman.
